Pendidikan Korban Defisit Anggaran

Oleh: Sumarsono
(son_tribunkaltim@yahoo.com)

DEFISIT anggaran yang tengah dialami Pemprov Kaltim, dan Kabupaten/Kota membuat pusing para kepala daerah. Gubernur dan Bupati/Walikota menilai kebijakan pemerintah memangkas dana bagi hasil hingga Rp 1,2 triliun tersebut jelas menganggu program/kegiatan pembangunan di daerah yang tengah berjalan.

Tidak sedikit program/proyek pembangunan tertunda. Belum lagi utang kepada kontraktor yang bisa tak terbayar akibat desifit anggaran. Tragisnya lagi, defisit anggaran kini menyasar sektor pendidikan, termasuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yakni bantuan sosial (Bansos) dan hibah.

Pemerintah daerah, dalam hal ini DPRD dan Gubernur, Bupati/Walikota kembali mengotak-atik rencana program/kekegiatan pembangunan yang telah disusun. Beberapa pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD pun dikurangi, bahkan ada yang akan dipangkas. Ibarat rumah tangga, saat ini tengah dilakukan pengetatan anggaran.

Biaya-biaya operasional yang tidak terlalu penting ikut dipangkas untuk menghindari keluarnya uang pemerintah yang kini terbatas. Biaya operasional lain juga, seperti perjalanan dinas. Penghematan biaya air dan listrik juga mau tak mau dilakukan. Hemat juga dilakukan untuk dana hibah dan bansos. Tahun ini, bantuan hibah dan bansos terancam di-nolkan.

Di sektor pendidikan, defisit anggaran yang dirasakan menyebabkan bantuan operasional, tunjangan guru, dan uang makan harian untuk guru ditiadakan. Tak sampai di situ saja, mulai tahun ini tidak ada lagi penambahan guru honorer.

"Jika ada kegiatan rapat internal tidak ada konsumsi termasuk makan minum harian guru ditiadakan. Istilahnya kami puasa dahulu sampai akhir tahun. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik lagi. Ada solusi yang bagus. Kami masih tetap komitmen mengajar dengan baik, tidak mau mundur menyerah," tutur Imam Sujai, Kepala SMA Negeri 1 Balikpapan.

Lebih tragis lagi akibat defisit anggaran di APBD Provinsi Kaltim 2016, dana beasiswa yang diperuntukan bagi siswa melalui program Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC) pun terancam hilang. Menurut Ketua Tim BKC Basmen Nainggolan, tahun depan perkiraan APBD hanya Rp 6 triliun, sebanyak Rp 5 triliun untuk belanja langsung, sementara Rp 1 triliun belanja tidak langsung, termasuk Dinas Pendidikan Kaltim

Akibatnya, informasi yang didapatkan, hanya ada Rp 58 miliar saja yang akan menjadi dana untuk BKC tahun depan. Angka itu turun dari angka tahun ini untuk BKC yang mencapai Rp 75 miliar. Tahun depan dana hanya digunakan untuk beasiswa kerjasama saja. Sementara beasiswa lainnya ditiadakan, seperti beasiswa umum.

Benarkah, Kaltim, termasuk Kota Balikpapan tengah mengalami 'kebangkrutan' keuangan, sehingga harus mengorbankan program/kegiatan yang bersentuhan langsung dengan rakyatnya, terutama pendidikan?

Menurut hemat saya tidak. Kaltim, khususnya Balikpapan masih memiliki APBD yang nilainya cukup besar. Bahwa ada pemangkasan anggaran memang iya. Namun, seharusnya Gubernur maupun Walikota harus bijak menentukan skala prioritas dalam mengatur anggaran. Proyek- proyek fisik bukannya tidak penting, apalagi yang sudah telanjur jalan.

Jangan sampai defisit anggaran merusak program Kaltim yang mengedepankan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Pendidikan merupakan hal penting dalam pembangunan karakter manusia. Undang-undang pun mengamanatkan agar 20 persen anggaran di APBD dialokasikan untuk sektor pendidikan. Suka atau tidak suka kita sedang didera krisis keuangan. Namun, sekali lagi, jangan sampai persoalan defisit anggaran mengorbankan pendidikan anak-anak kita. (*)