Hasil Rapat, PT PLN Tarakan Disepakati Kembali ke Wilayah Usaha PT PLN Persero

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - PT PLN Tarakan akhirnya disetujui untuk dilihkan ke wilayah usaha PT PLN Persero.

Hal itu dikatakan Gubernur Kalimantan Utara usai menggelar rapat tertutup dengan sejumlah pejabat terkait di ruang rapat gubernuran, Kamis (6/10/2016).

Pengalihan wilayah usaha PT PLN Tarakan ke PT PLN Persero akan diawali dengan pencabutan usaha PT PLN Tarakan. Rencananya pencabutan akan dilaksanakan Irianto Lambrie pada tanggal 12 Oktober ini.

Kemudian pasca pencabutan izin usaha, akan ada masa transisi untuk memproses upaya peralihan yang kewenangannya ada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Baca: BREAKING NEWS - Gubernur Bahas Pengalihan PT PLN Tarakan ke PT PLN Persero

"Yang hadir semua memberi saran sampai pada kesimpulan. Rapat berlangsung sangat produktif. Sesuai kewenangannya, Gubernur akan mencabut izin usaha PLN Tarakan untuk dialihkan ke PT PLN Persero," tutur Irianto usai rapat.

Dalam masa transisi pengalihan wilayah usaha, terdapat hal teknis yang mesti diselesaikan. Olehnya membutuhkan waktu 3 sampai 6 bulan untuk proses itu.

"Masa transisi itu transisi itu paling lama 6 bulan. Nanti pengelolaan listrik secara teknis dan operasional tetap dilakukan oleh PT PLN Tarakan tetapi pihak PT PLN Persero sudah menunjuk penanggungjawabnya yaitu Pak Tohari dari PT PLN Persero Regional Kalimantan," tuturnya.

Baca: Antisipasi Listrik Padam saat UN, Disdik Surati PT PLN Tarakan

Oleh Gubernur, Tohari juga diberi tangungjawab mengurus pengalihan tersebut. Beralihnya wilayah usaha memungkinkan masyarakat kota Tarakan menikmati listrik bersubsidi.

Selain Irianto Lambrie dan Tohari turut hadir akademisi Unmul DR Muhammad Muhdar, Kepala BPKP Kaltim-Kaltara Dodi Setiadi, dan Direktur PT PLN Tarakan Rahimudin. (*)