Miris, Atlet Difabel Berangkat ke Peparnas Pakai Uang Sendiri

Salah satu atlet Peparnas Kaltim lainnya juga merasakan hal sama. Atlet atletik tunawicara, melalui salah satu keluarganya mengaku antusias ikut Peparnas meski harus membeli tiket pribadi.

Sebelumnya pihak keluarga atlet tersebut menolak menyebutkan namanya karena takut tak bisa tampil di Peparnas.

"Beli tiket Rp 1,8 juta pulang-pergi pakai uang pribadi. Uang itu dari tunjangan TC Rp 2 juta dipakai untuk beli tiket. Katanya untuk biaya ke Jabar itu belum keluar uangnya. Tapi nanti diganti kabarnya diganti uangnya," kata Amir saudara atlet tunawicara.

Baca: Atlet harus Bayar Sendiri Tiket Peparnas, Perlu Ada Klarifikasi

Sementara delapan atlet penyandang cacat asal Kabupaten Paser yang mewakili Kaltim berangkat ke ajang Perpanas XV/2016 di Jawa Barat. Kedelapan atlet terpilih itu diberangkatkan NPC Paser guna mengikuti 7 cabang olahraga (Cabor) yang berlangsung 14 sampai 24 Oktober 2016.

Menurut Ketua NPC Paser Burhan karena kondisi keuangan daerah sedang defisit, 8 atlet NPC bersama dua orang officialnya tidak memperoleh dukungan dana, baik dari kabupaten maupun provinsi.

"Jumat (7/10/2016) lalu, kami sempat bertemu dengan Pak Bupati, namun Beliau dengan sangat menyesal tidak bisa memberi dukungan dana mengingat anggaran yang sedang defisit. Oleh karenanya Perpanas XV tahun ini kami ikuti dengan tambahan uang pribadi atau swadaya" kata Burhan, Selasa (11/10/2016).

Meskipun begitu. lanjut Burhan, para atlet masih tetap bersemangat dan optimis dapat membawa pulang medali membawa nama baik Kaltim dan Paser.

Perlu Diklarifikasi
Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim menyarankan, jika atlet difabel yang ikut Peparnas XV 2016 di Jawa Barat dibebani biaya tiket pribadi, perlu diklarifikasi dan disertai bukti-bukti.

Pasalnya, tidak menutup kemungkinan, beban biaya tiket pesawat karena situasi keuangan pemerintah provinsi sedang mengalami defisit anggaran.

"Kalau informasi itu betul, harus diklarifikasi ke bidang yang menangani. Siapa yang menangani kegiatan paralimpik tahun ini. Apakah betul info itu? Kenapa tiket dibebankan ke atlet? Apakah itu ada kebijakan pengecualian atau apa?" ujar anggota Komisi IV Martinus kepada Tribun, Selasa (11/10/2016).

Anggota Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan, informasi tersebut jangan menjadi fitnah atau jadi alat menyudutkan seseorang atau institusi.

"Jadi perlu ada klarifikasi dari semua pihak," saran Martinus.

Jika informasi itu perlu ditindaklanjuti, maka Komisi IV DPRD Kaltim bisa menjadi mediasi untuk memperjelas informasi itu. Sebaliknya, jika informasi itu betul terjadi, maka institusi atau Gubernur Kaltim mengambil tindakan tegas kepada oknum pegawai atau pengurus di Perparnas.

Menurut dia, situasi defisit anggaran bisa mengelurkan kebijakan yang tidak populis. Keberangkatan atlet paralimpik Kaltim jika tiket dibebani kepada atlet, tentu ada alasan mendasar.