Pemprov Tunggu Waktu Tepat Terapkan Pengampunan Bea Balik Nama Kendaraan Luar Provinsi

Kondisi ekonomi yang relatif sedikit membaik membuat penerimaan daerah diprediksi masih sesuai proyeksi yang dipatok awal tahun.

Pemprov Tunggu Waktu Tepat Terapkan Pengampunan Bea Balik Nama Kendaraan Luar Provinsi
TRIBUN KALTIM/MUHAMMAD ARFAN
Sejumlah kendaraan di Jalan Kolonel Soetadji Tanjung Selor baru-baru ini. Di Tanjung Selor, banyak kendaraan luar provinsi yang semestinya dimutasi lalu dipungut pajak. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR – Realisasi penerimaan dari sektor pajak diklaim Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara sudah menuai hasil yang menggembirakan.

Teranyar akhir September kemarin penerimaan yang diraup dari lima Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat telah dikompilasi.

Besar kecilnya penerimaan daerah kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kalimantan Utara Norman Raga didasarkan ada dua hal.

Pertama, kondisi ekonomi. Kedua, kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Kondisi ekonomi yang relatif sedikit membaik membuat penerimaan daerah diprediksi masih sesuai proyeksi yang dipatok di awal tahun.

Baca: Saat Paripurna, Fraksi Ini Sebut Ada Kebocoran Pajak dan Retribusi

“Kondisi ekonomi saat sudah mulai membaik yang dibuktikan sudah mulai naiknya harga minyak bumi dan harga batu bara. Di Kalimantan, dua ini sebagai basis perekonomian. Karena sudah membaik sedikit, kami prediksikan pendapatan asli daerah masih dekat ke angka yang aman hingga akhir tahun,” sebutnya saat disua Tribun Kaltim, Rabu (26/10/2016).

Catatan Norman Raga hingga akhir triwulan tiga (September) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sudah terpungut sebanyak Rp 44,2 miliar dari proyeksi sebesar 59,4 miliar. Secara presentase, sektor pajak ini sudah terealisasi sebanyak 74,47 persen.

Kemudian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sudah terpungut sebanyak Rp 46,6 miliar dari proyeksi Rp Rp 76,7 miliar atau dengan presentase 60,73 persen. Pajak sebanyak itu didapat balik nama kendaraan milik dealir menjadi milik pembeli. Selain itu BBNKB juga didapat dari mutasi kendaraan asal luar provinsi.

Khusus mutasi kendaraan, Norman mengakui belum berjalan cukup baik. Hal itu disebabkan kepatuhan pemilik kendaraan. Walhasil, pendapatan dari biaya yang seharusnya dibayarkan pemilik kendaraan luar provinsi saat mutasi belumlah signifikan.

Baca: Ketua DPRD Minta SKPD Data Ulang Wajib Pajak dan Perketat Pengawasan

Ada upaya untuk melakukan pengampunan pajak. Hanya saja beberapa kendala dihadapi di lapangan. “Kadang kami susah untuk memaksa pemilik kendaraan itu, sebab alasannya, kendaraannya sudah tua,” sebutnya.

Memberi pengampunan kepada pemilik kendaraan yang seharusnya memutasikan surat-surat kendaraannya dari daerah asal ke daerah saat ini kata Norman perlu payung hukum yang jelas pula.

“Kami yakin banyak kendaraan luar provinsi yang sudah satu tahun di sini. Seharusnya kalau sudah satu tahun, wajib mutasi. Kami akan lakukan nantinya (membuat payung hukum/Pergub). Bisa digratiskan saat pengurusan BBNKB, untuk bisa memungut pendapatan (PKB) yang lebih besar. Yang jelas kami masih tunggu timing yang tepat,” sebutnya.

Selain dua jenis pajak itu, beberapa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sudah terpungut sebanyak Rp 58,5 miliar dari target Rp 154,3 miliar (37,9 persen). Adapula Pajak Air Permukaan (PAP) dengan realisasi penerimaan sebanyak Rp 426,2 juta dari proyeksi Rp 636,1 juta (66,97 persen) serta Pajak Rokok yang terpungut sebesar Rp 1,57 miliar dari target Rp 18,63 miliar (8,47 persen). (*)

***

Baca berita unik, menarik, eksklusif dan lengkap di Harian Pagi TRIBUN KALTIM
Perbarui informasi terkini, klik  www.TribunKaltim.co
Dan bergabunglah dengan medsos:
Join BBM Channel - PIN BBM C003408F9, Like fan page Facebook TribunKaltim.co,  follow Twitter @tribunkaltim serta tonton video streaming Youtube TribunKaltim
Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved