Anggaran Sedikit, Pemda Harus Ubah Paradigma Pembangunan

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Rafan A Dwinanto

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemprov Kaltim berikut 10 Kabupaten/Kota di dalamnya bakal kembali mengalami krisis anggaran.

Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017, Kaltim hanya mendapat Rp 18,3 triliun.

Pengamat ekonomi Kaltim, Haerul Anwar mengatakan, Pemda-pemda di Kaltim harus mengubah paradigma pembangunan.

Caranya, tak menggantungkan pembangunan hanya bersumber dari APBD semata.

"Sudahlah. Tidak bisa berharap lagi APBD Pemprov bakal kembali diangka belasan triliun. Tahun depan dan berikutnya paling APBD Provinsi hanya di kisaran Rp 7-8 triliun saja," kata Cody, sapaan Haerul Anwar, Selasa (13/12/2016).

Pemerintah Pusat, kata pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unmul ini, punya beragam insentif bagi daerah.

"Anggaran untuk Pemda memang berkurang. Tapi, anggaran kementerian kan tetap banyak. Ini yang harus dimanfaatkan," katanya lagi.

Caranya, kata Cody, Pemda harus belajar menyusun proposal yang apik, untuk diajukan ke kementerian.

"Bikin proposal yang betul-betul bagus untuk proyek yang diusulkan. Lakukan kajian yang bagus, plus paparkan manfaat dan strategisnya proyek tersebut untuk masyarakat. Jadi, 2017 ini jadi eranya Pemda sekarang ini harus bersaing proposal," urai Cody.

Pemda, lanjut Cody, tak lagi hanya bisa mengandalkan lobi-lobi semata ke pejabat Pemerintah Pusat.

"Paradigma lobi-lobi tak sehat ini harus diubah. Jadi berbasis proposal yang bagus," katanya. (*)