Liputan Khusus

Harga Batu Bara Naik, Dispenda Turun Gunung Tagih Pembayaran Pajak Kendaraan Alat Berat

Kami harapkan tren harga batu bara terus naik. Di awal tahun memang ada penurunan signifikan untuk pemasukan pajak kendaraan alat berat

Harga Batu Bara Naik, Dispenda Turun Gunung Tagih Pembayaran Pajak Kendaraan Alat Berat
TRIBUN KALTIM/MUHAMMAD ARFAN
Ilustrasi. Salah satu aktivitas pertambangan batu bara yang terekam di Bulungan beberapa waktu lalu. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Naiknya harga batu bara menjadi angin segar bagi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Kaltim.

Pasca anjloknya bisnis batu bara, pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan berat yang nilainya ratusan miliar hilang.

"Kami harapkan tren harga batu bara terus naik. Di awal tahun memang ada penurunan signifikan untuk pemasukan pajak kendaraan alat berat," ujar Kepala Dispenda Kaltim, Ismiati, Rabu (21/12).

Pemasukan dari sektor pajak kendaraan alat berat juga dijelaskan Kepala Seksi PKB/BBNKB Dispenda Kaltim Willie H. Yulian.

"Untuk kendaraan alat berat, totalnya ada 5.800 unit di Kaltim, sampai sekarang sekitar 4.600 unit sudah membayar. Jadi ada sekitar 1.000 unit kendaraan yang belum membayar. Kendalanya, yang pertama, perusahaan tambang yang sudah tutup duluan, akibat harga batu bara turun di awal tahun," ungkapnya.

Baca: Ketika Bisnis Batu Bara tak Seseksi Dulu, Kenaikan Harga hanya Dinikmati Penambang Besar

Hal lain yang jadi masalah, adanya keegganan pengusaha tambang batu bara membayar pajak tersebut, karena didasari keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut jika kendaraan alat berat tak termasuk kategori kendaraan bermotor.

"Pengusaha keberatan bayar pajak berat karena adanya proses MK tersebut. Sebenarnya, inti dari keputusan MK adalah tidak diregitrasinya kendaraan alat berat ke dalam kategori kendaraan alat berat.

Jadi, bukan berarti pengusaha tidak membayar. Kami juga sudah memegang surat dari Kemendagri, bahwa alat berat tetap menjadi obyek pajak. Tetapi, memang karena MK itu menang, diplesetkan oleh pengusaha," katanya.

Dari 4.600 unit kendaraan alat berat yang telah membayar, Dispenda Kaltim berhasil kumpulkan pendapatan hingga Rp 29 Miliar.

"Tahun 2015, ada pemasukan sekitar Rp 46 Miliar dari pajak kendaraan alat berat, sementara di tahun ini, sekitar Rp 29 Miliar.

Baca: Kaltim Kaya tapi Pembayar Pajak Sedikit, Jokowi Minta Pengusaha Manfaatkan Tax Amnesty

Halaman
12
Penulis: Anjas Pratama
Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved