Tertular Dutch Disease

Salam Tribun

Tertular Dutch Disease
Oleh ACHMAD BINTORO

MERAH itu menyolok. Sama seperti angka merah di rapor sekolah. Maka, ketika Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur Muhammad Nur harus membuka angka-angka pertumbuhan ekonomi regional itu,  bersumber dari Biro Pusat Statistik, ke dalam sebuah peta warna, kontrasnya pun kentara. 

Kaltim satu-satunya yang berwarna merah. Artinya, satu-satunya provinsi dengan pertumbuhan ekonomi minus. Paling jeblok se-Indonesia. Di dalam peta itu, Kaltim menjadi yang paling gampang dikenali karena daerah lainnya tampil dengan warna hijau (tumbuh 4-6 persen) dan biru (6-8 persen).
 
Tak ada yang berapor merah, kecuali Kaltim. Loh kok bisa?

Kekayaan sumberdaya alam yang selama beberapa dekade ini menopang pertumbuhan ekonomi Kaltim agaknya tak lagi bertuah. Justru hal itu yang membuatnya terpuruk. 

Bandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang tidak banyak memiliki kekayaan bahan tambang dan sektor ekstraktif lainnya. Kenyataannya mereka mampu bertahan menghadapi badai global melalui ekonomi kerakyatan dan industri manufakturnya.

Bukan tahun ini saja Kaltimmendapat rapor merah. Tahun sebelumnya juga merah. Bagaimana tahun 2017? BI memroyeksikan akan ada tanda-tanda membaik. Tetapi masih belum akan mampu keluar dari zona merah. Artinya,  masih akan minus. Jika benar prediksi itu, tentu ini menjadi hattrick bagi Kaltim.

Gejala memburuknya ekonomi Kaltim sebenarnya sudah terbaca sejak 2013. Tahun itu, bersamaan dengan dimulainya periode kedua kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak, Kaltim sudah mengalami tingkat pertumbuhan terendah se-Indonesia. Memang belum minus. Hanya 1,59 persen. Tapi jauh di bawah rerata nasional yang tumbuh 5,78 persen.

Tak sedikit provinsi lain yang tidak mengandalkan tambang, ekonominya masih mampu tumbuh enam persen seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Bali. Kalimantan Barat yang tambangnya tidak terlalu besar, juga tumbuh lima sampai enam persen.

Ketergantungan terhadap tambang ini yang belum dapat dihilangkan oleh Kaltim secara signifikan. Di atas kertas, sebenarnya pemprov telah menyusun berbagai rencana aksi menuju hilirisasi industri dan pengembangan pertanian. Sayangnya, implementasinya lamban. Alokasi dana untuk pengembangan pertanian kenyataannya selalu di bawah 2 persen.

Gelombang PHK seperti dikhawatirkan Ketua SPSI Kaltim Amir P Alie masih akan mengintai di 2017. Selama tahun ini saja sudah 12.000 orang pekerja dirumahkan. Angka pengangguran naik 7,5 persen. Persoalan lebih membelit karena pertanian dan hilirisasi industri belum kunjung siap menggantikan posisi migas dan tambang sebagai penggerak ekonomi.

Orang lalu berharap kepada APBD. Tapi apa yang mau diharapkan kalau ruang fiskal makin sempit. Transfer dana bagi hasil (DBH) sumberdaya alam -- sumber utama pendapatan Kaltim -- terus menyusut.

Lucunya, dalam kondisi yang sudah separah ini kok kita masih saja menganggap diri kaya raya. Bergaya hidup bak orang yang datang dari provinsi tajir. Plesir ke sana sini. Berburu undangan kalau perlu, agar ada alasan melakukan perjalanan dinas luar kota hingga ke luar negeri. Kunjungan kerja bos, kata mereka. Studi banding, modusnya.

Ibarat berkendara, Kaltim memilih pakai mobil ber-CC besar. Memang lebih nyaman. Ya, rupanya kita masih enggan untuk meninggalkan itu semua kendati cuma sedikit, dan hanya kali ini saja.

Apa boleh buat, rencana mengencangkan ikat pinggang tinggalah rencana.  Daeah harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk pengadaan, operasional, dan perawatan semua fasilitas itu. Kesan mubazir sulit tertutupi dengan mangkraknya sejumlah fasilitas olahraga dan bangunan yang beberapa tahun lalu dibangun dengan anggaran daerah bertriliun-triliun.

Mungkin karena sikap mental kita yang sudah mendarah daging sejak empat dekade lalu. Membuat otak kita menjadi tumpul. Minim kreativitas. Takut keluar dari zona nyaman.

Kepala daerah lebih suka memilih cara mudah, berlomba-lomba mengeluarkan kebijakan ekstraktif-eksploitatif jangka pendek. Maka, jadilah Samarinda dengan ratusan lubang tambangnya -- yang sayangnya hingga kini pun tak tahu akan dijadikan apa untuk menghasilkan nilai tambah baru.

Bahwa lubang-lubang itu telah menghasilkan orang-orang kaya baru benar adanya. Tapi hanya segelintir. Selebihnya adalah bonus kerusakan lingkungan. Jejak kekayaan semacam inikah yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita?

Mis-manajemen oleh penyelenggara negara atau daerah semacam itu, di kalangan ekonom, dikenal  sebagai Dutch Disease. 

Terminologi ini kali pertama diperkenalkan oleh majalah ekonomi berpengaruh, The Economist  pada tahun 1977 ketika industri manufaktur (pertanian) di Belanda hancur setelah negeri itu menemukan cadangan gas alam dalam jumlah besar di Laut Utara tahun 1959.

Ternyata, bukan kesejahteraan yang didapat warganya. Justru kemelaratan. Istilah ini kemudian digunakan untuk menggambarkan kondisi perekonomian suatu wilayah setelah tidak memiliki lagi sumber kekayaan alam yang dieksploitasi. 

Buku "Escaping The Resource Curse"  membuka mata betapa selama ini kita telah menyia-nyiakan momentum emas.  Lihat saja. Sudah mengalami tiga periode keemasan pun -- periode banjir kap, bonanza minyak, dan batubara -- Kaltim belum juga mampu menghasilkan apa-apa, Nyaris tak ada jejak yang tertinggal.

Istilah resource curse kali pertama dikenalkan oleh Richard M. Authy pada 1993 dalam disertasinya "Sustaining Development in Mineral Economies: The Resources Curse.  Secara luas digunakan untuk menjelaskan kegagalan negara-negara kaya sumber alam untuk mengambil manfaat dari berkah kekayaan yang mereka miliki.

Sebaliknya, banyak negara kaya sumber alam yang lebih miskin dan lebih menderita dibanding negara-negara yang kurang beruntung mendapat kelimpahan yang sama. Gambaran ini terpampang jelas di Afrika. Kongo, Angola dan Sudan diguncang perang saudara.

Sedangkan Nigeria menderita akibat wabah korupsi. Lain hal dengan negara-negara yang minim sumber alam dan sama melaratnya seperti Burkina Faso dan Ghana, justru bisa hidup damai dan menerapkan pemerintahan demokrasi.

Ini memang sebuah paradoksal. Paradoks keberlimpahan.

Ah, jangan-jangan kita pun sudah mulai tertular Wabah Belanda itu. Mungkin selama ini kita tak pandai belajar dari sejarah. Karenanya, menjadi tantangan bagi gubernur baru nanti (2018-2023) bagaimana agar impian menjadi daerah yang makmur bisa diraih.

Mereka dituntut tak cukup hanya mampu mengambil peran yang menguntungkan dalam participating interest (PI) 10 persen di blok-blok migas yang sudah habis masa kotraknya seperti Blok Mahakam (2017), Blok EastKal (2018) dan beberapa lainnya akan datang. Lebih penting lagi adalah bagaimana keuntungan dari berkah kekayaan itu dapat dimanfaatkan untuk melepaskan diri dari ketergantungannya.

Bukankah sudah banyak gambaran daerah kaya tambang yang kemudian mengalami kemunduran, ditinggalkan penduduknya karena tak ada lagi sumber kehidupan? Gunkanjima di Jepang. San Zhi di Taiwan. Otzenrath di Jerman. Di sekeliling kita, ada Sangasanga di Kutai Kartanegara, dan bukit Kelian di Kutai Barat.

Mungkin sedikit berbeda dengan kasus Wabah Belanda, dimana penemuan gas alam di Laut Utara negeri itu telah mengakibatkan memburuknya kinerja sektor manufaktur, di Kaltim yang mulai tergerus adalah sektor pertanian. Sawah-sawah hancur oleh eskavator batubara, hingga ketergantungan terhadap beras dan pangan lainnya dari provinsi lain pun semakin melebar.[]