Kenaikan PNBP Kendaraan

Jokowi Diminta Batalkan Kenaikan PNBP Kendaraan Bermotor

Langkah pemerintah untuk menaikkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kendaraan bermotor akan menambah beban masyarakat.

Jokowi Diminta Batalkan Kenaikan PNBP Kendaraan Bermotor
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (9/9/2016). 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Masyarakat sudah cukup terbebani dengan rencana kenaikan harga BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL).

Menurut Direktur Indonesia Tax Center (INTAC), Basuki Wibowo, langkah pemerintah untuk menaikkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kendaraan bermotor akan menambah beban masyarakat.

"Menurut saya ini tidak adil," ujar Basuki Widodo dalam pemaparannya di kantor Seknas Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Jakarta Selatan, Kamis (5/1/2017).

Polisi sebagai salah satu lembaga yang menerima PNBP kendaraan bermotor adalah lembaga yang masih terus menyempurnakan dirinya agar terbebas dari korupsi.

Menurut Basuki Widodo, bukan langkah yang bisa jika pemerintah mempercayakan kenaikan PNBP kendaraan bermotor kepada Polisi yang masih terus berbenah diri.

Baca: BREAKING NEWS - H-1 Berlakunya Tarif Baru PNBP Kendaraan, Sejak Subuh Warga Antre di Samsat

Baca: Polisi Minta Warga tak Kaget, Kenaikan Tarif PNBP Cukup Tinggi, Ini Daftarnya

"(Masalah) ini harusnya diperbaiki, bukan malah menaikan (PNBP)," terangnya.

Ia berharap Presiden Joko Widodo mau membatalkan kebijakan yang baru akan berlaku besok, Jumat (6/1/2016) itu.

Alasan kenapa kebijakan tersebut harus dibatalkan, adalah kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

Koordinator Advokasi dan Infestigasi FITRA, Apung Widadi menambahkan bahwa pelayanan di kepolisian saat ini masih belum sempurna.

Alasan pemerintah bahwa kenaikan PNBP kendaraan bermotor adalah untuk menaikkan PNBP pajak kendaraan bermotor, bukanlah alasan tepat.

"Logika itu sebetulnya terbalik, kewajiban pemerintah kan memberikan pelayanan yang bagus, karena dia sudah mengambil pajak dari rakyat setiap tahun. Kenapa harus mengambil lagi," katanya. (*)

Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved