Sebanyak 60 Persen Warga Belum Punya Rumah, PNS dan Pekerja Swasta Disarankan Cari KPR FLPP

Melalui KPR FLPP harga jual rumah bisa ditekan. Sebab prasarana umum dibiayai dan disediakan pemerintah.

Sebanyak 60 Persen Warga Belum Punya Rumah, PNS dan Pekerja Swasta Disarankan Cari KPR FLPP
tribunkaltim.co/muhammad arfan
Tampak rumah tapak di Perumahan Korpri, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara beberapa waktu lalu. 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Muhammad Arfan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Rasio kebutuhan rumah dengan jumlah penduduk di ibukota Kalimantan Utara, Tanjung Selor masih jauh dari cukup alias backlog.

Rahmat Wahyula, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kalimantan Utara menyebutkan, masih 60 persen penduduk Tanjung Selor yang belum memiliki hunian pribadi.

Mereka yang belum memiliki hunian pribadi tersebut sebagian besar didominasi Pegawai Negeri Sipil dan pekerja sektor swasta.

Baca: Ada Titik Longsor, Akses Jalan Menuju Perumahan Ini Putus

"Rata-rata PNS dan pegawai swasta itu mengandalkan rumah sewa dan rumah dinas. Belum punya hunian pribadi. Dan perlu diingat bahwa kalangan ini PNS dan pekerja swasta ini dalam kategori MBR (masyarakat berpenghasilan rendah)," kata Rahmat saat disua Tribun Kaltim, Selasa (10/1/2017) pukul 12.00 Wita siang tadi.

Peluang kebutuhan rumah yang tinggi sebut Rahmat mestinya dimanfaatkan developer atau pengembang bekerja sama dengan pemerintah yang biasa disebut KPR (Kredit Perumahan Rakyat) FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).

Apalagi ada program "Sejuta Rumah" yang digulirkan Presiden Joko Widodo.

"Jadi ada beberapa program stimulan yang bisa dilakukan. Itu tergantung kreasi dari developer," ujarnya.

Baca: Realisasi FLPP Hanya Capai 20 Persen

Melalui KPR FLPP harga jual rumah bisa ditekan. Sebab prasarana umum dibiayai dan disediakan pemerintah. Komponen prasarana umum memberi andil 30 persen nilai jual rumah.

"Ketika PSU (prasarana umum) tidak disediakan pemerintah, harga rumah pasti mahal. Nilainya bisa ditekan jika PSU-nya disediakan pemerintah. Jadi betul-betul pengembang hanya konsen menjual lahan dan bangunan," ujarnya.

Penyediaan lahan pun lanjutnya bisa di-sharing karena pemerintah turun menggarap prasarana ruang terbuka hijau, sarana pendidikan, rekresasi dan olahraga, rumah ibadah, sarana utulitas drainase dan penerangan, dan air bersih. (*)

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved