Uang Kembalian Diganti Permen, Kepala BI Kaltim Sebut Ada Pelanggaran Undang-Undang

"Itu sudah melanggar Undang-Undang," tegasnya ketika berkunjung ke Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Kamis (26/1/2017).

Uang Kembalian Diganti Permen, Kepala BI Kaltim Sebut Ada Pelanggaran Undang-Undang
TRIBUN KALTIM/DOAN PARDEDE
Bupati Bulungan Ingkong Ala dan Kepala BI Perwakilan Kaltim M Nur memperhatikan uang baru dalam sebuah acara di Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Kamis (26/1/2017). 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Adanya sejumlah keluhan dari masyarakat seputar uang kembalian diganti permen yang terjadi di Tanjung Selor, Kaltara, mendapat tanggapan dari Kepala Perwakilan BI Kaltim Muhammad Nur.

Ditegaskannya, hal tersebut sudah melanggar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Tentunya, ada sanksi pidana atas pelanggaran Undang-Undang tersebut.

"Itu sudah melanggar Undang-Undang," tegasnya ketika berkunjung ke Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Kamis (26/1/2017).

Namun tentunya kata Nur, penindakan bukan lagi diranah BI.

Baca: Bertemu Perwakilan BI, Masyarakat Sampaikan Keluhan Uang Kembalian Diganti Permen

BI sendiri menurutnya sudah intens melakukan sosialisasi khususnya ke pemilik-pemilik ritel, untuk tidak mengulangi praktik tersebut.

Dari sisi bisnis kata dia, praktik seperti ini juga tidak adil. Karena disatu sisi, pedagang melakukan pemaksaan untuk membeli produk yang belum tentu diinginkan konsumen.

"Yang seperti ini harus diubah," ujarnya. (*)

Penulis: Doan E Pardede
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved