World Bank Siapkan Dana untuk Tuntaskan Kawasan Kumuh Kota Samarinda

Bantuan ini merupakan bagian dari Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), garapan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

World Bank Siapkan Dana untuk Tuntaskan Kawasan Kumuh Kota Samarinda
TRIBUN KALTIM/RAFAN A DWINANTO
Firza, Safeguard Specialist Bank Dunia/World Bank (baju koko) bersama dengan Walikota Samarinda, Syaharie Jaang 

Laporan wartawan Tribun Kaltim Rafan A Dwinanto

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Bank Dunia (The World Bank) akan membantu penataan permukiman kumuh di Kota Samarinda.

Bantuan ini merupakan bagian dari Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), garapan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Safeguard Specialist, Bank Dunia, Firza Sasmita Wijaya mengatakan, Bank Dunia bekerja sama dengan Asian Investment Infrastructure Bank, menyiapkan 250 juta dollar, untuk memberantas kota kumuh di Indonesia, termasuk Samarinda.

 "Bentuknya pinjaman. Nantinya, dana dari World Bank akan dikelola Kementerian Keuangan dan masuk ke APBN. Selanjutnya, dari APBN diturunkan ke daerah dalam bentuk program," kata Firza, usai bertemu jajaran Pemkot Samarinda, Selasa (21/2/2017).

Baca: Atasi Kawasan Kumuh, Karang Jati Gelar Forum Konsultasi Publik Program Kotaku

Bersama sejumlah kementerian dan Pemda, Bank Dunia akan mengambil peran menyediakan rumah layak huni, atau menyediakan dana pembangunan rumah layak huni.

"Kita sinergi dengan berbagai instansi di tingkat Pusat. Jadi permukiman kumuhnya diperbaiki sambil disediakan rumah layak huni sesuai standar," kata Firza.

 Sebelum menyalurkan pinjaman tersebut, Bank Dunia, lanjut Firza, akan memastikan berbagai aspek. Tujuannya, untuk memastikan pinjaman yang dikucurkan, tepat sasaran.

 "Jangan sampai, yang menikmati bukan masyarakat miskin. Karena tujuan program ini untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," urai Firza, yang saat itu didampingi Walikota Samarinda, Syaharie Jaang.

Aspek yang dilihat, kata Firza, meliputi lingkungan, sosial, pengelolaan keuangan, pengelolaan tender (procurement), dan aspek antikorupsi. (*)

Penulis: Rafan Dwinanto
Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved