Pengalihan Blok Sangasanga, Ini Penjelasan Dirjen Hulu Migas soal Kewajiban Pertamina

"Hasilnya, yang akan melanjutkan adalah Pertamina. Dan itu suratnya sudah keluar. Itu yang bisa kami sampaikan," ungkap Tunggal.

Pengalihan Blok Sangasanga, Ini Penjelasan Dirjen Hulu Migas soal Kewajiban Pertamina
tribunkaltim.co/budhi hartono
Rombongan Komisi III DPRD Kaltim mendatangi kantor Kementerian ESDM Dirjen Migas. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas, Tunggal memberikan cenderamata usai menjelaskan peralihan pengelolaan sumur gas di Muara Badak, Kabupaten Kukar, di Gedung Migas, Lantai 7 Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat (10/3/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim Budhi Hartono

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tunggal, menyampaikan instruksi Menteri ESDM, PT Pertamina yang akan mengelola Blok Sangasanga yang pernah dikelola VICO Indonesia, wajib memberikan 10 persen partisipasi interest (PI) ke daerah (Kabupaten Kukar/Provinsi Kaltim).

Secara operasional Blok Sangasanga (yang dikelola VICO Indonesia) di bawah SKK Migas. Hasilnya sudah disampaikan oleh Kementerian ESDM.

"Hasilnya, yang akan melanjutkan adalah Pertamina. Dan itu suratnya sudah keluar. Itu yang bisa kami sampaikan," ungkap Tunggal, Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas, Kementerian ESDM, di Gedung Migas, Lantai 7 Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat (10/3/2017).

Setelah pengelolaan Migas yang pernah dikelola VICO Indonesia diserahkan ke Pertamina, lanjut Tunggal, wajib menawarkan Participant Interest (PI) sebesar 10 persen ke BUMD (perusahaan milik pemerintah daerah).

"Itu sudah diatur dalam surat keputusan Menteri. Itu wajib," tegasnya.

Baca: April, 200 Pekerja akan Diberhentikan, DPRD Desak KemenESDM Percepat Peralihan VICO ke Pertamina

Ia menjelaskan, jika BUMD yang ditawarkan tidak memiliki modal atau pendanaan dibantu (dipimjamkan) oleh Pertamina.

"Kalau tidak punya uang, itu digendong dulu oleh Pertamina, perusahaan yang akan menjadi operator selanjutnya. Tapi nanti bagian dari 10 persen itu harus nyicil (bertahap)," paparnya.

Pembagian dari PI 10 persen, tambah Tunggal, daerah sebagai titik lokasi operasional Migas, akan mendapatkan bagian sejak produksi.

"Nah itu konsepnya, berapa nyicilnya itu dibicarakan. Tapi instruksi dari Menteri, harus mulai produksi itu ada bagian yang ‎mengalir ke daerah. Supaya ada partisipasi daerah memilik lokasi kegiatan itu," tambahnya.

Halaman
12
Penulis: Budhi Hartono
Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved