Dinas Pendidikan Kaltim tak Hadiri Pembahasan Bosda, Perwakilan Guru Merasa Disepelekan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Puluhan perwakilan guru sekolah swasta kecewa dan merasa disepelekan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim.

Saat rapat dengar pendapat terkait dana bantuan operasional daerah (Bosda) dengan Komisi IV DPRD Kaltim di lantai 6 Gedung D DPRD Kaltim, Selasa (14/3) tak satu pun pejabat Disdik Provinsi Kaltim yang hadir.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Rita Barito juga turut kecewa dengan ketidakhadiran Dinas Pendidikan Kaltim.

"Mereka merasa disepelekan. Mereka jauh-jauh datang dari Bontang, Balikpapan dan daerah lain, tapi Dinas Pendidikan Kaltim tidak hadir," cetus Rita, usai menghadiri rapat bersama guru swasta, di ruang rapat lantai 6 Gedung D DPRD Kaltim, Selasa (14/3/2017).

Baca: Minta Kejelasan Dana Bosda, Ribuan Guru Siap Datangi Gubernur

Hasil pertemuan tadi, lanjut dia, hanya dihadiri perwakilan PGRI Kaltim. Sementara, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) khusus swasta, membutuhkan kepastian atau keputusan dari Disdik Kaltim.

"Mereka kan minta kejelasan dari Disdik Kaltim, bagaimana solusi atau jalan keluar dana Bosda untuk SMA, SMK dan MA swasta yang tidak dapat dari APBD," tutur Rita, dari Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim.

Tanpa ada keputusan dalam pertemuan tadi, Rita memastikan, para guru swasta dari kabupaten/kota akan menggelar aksi, Kamis (16/3/2017) pekan ini di Kantor Gubernur dan DPRD Kaltim.

Menurut dia, ini sudah menjadi kesepakatan para guru yang kecewa tidak ada keputusan dari Dinas Pendidikan Kaltim.

Ketua PGRI Kaltim Musyahrim tidak bisa berbuat banyak jika 16 Maret nanti bakal ada aksi gabungan dari Guru Swasta se Kaltim yang menyampaikan aspirasinya soal solusi Bosda.

"PGRI Kaltim hanya menjembatani para guru dengan institusi pemerintah. Tidak ikut demo, tapi memediasikan saja, agar aspirasi guru sampai dan diakomodir.

Ini soal tuntutan dan rasa keadilan guru swasta yang tidak dapat Bosda di APBD," jelasnya. (*)