Breaking News:

Transportasi Berbasis Aplikasi Online

Nekat Beroperasi Sebelum Revisi Permenhub Resmi Diberlakukan, Aplikasi Taksi Online Bakal Diblokir

Pihaknya tak segan melakukan uji petik bagi taksi online yang membandel, dengan kata lain masih melakukan operasi di lapangan.

yellowtaxicabcompany
Ilustrasi. 

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Muhammad Fachri Ramadhani

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Sebelum revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016 yang mengakomodasi aturan angkutan sewa khusus resmi diberlakukan, penyedia jasa taksi online diminta untuk menghentikan kegiatan operasional mereka.

"Kembali kepada kebijakan Pemda, boleh ditutup aplikasinya, karena memang belum ada aturannya. Balikpapan ditutup," kata Kepala Dinas Perhubungan Kaltim Salman Lumuindong.

"Aplikasi masih aktif?  Nah itu harusnya nggak boleh lagi," sambungnya.

Pihaknya tak segan melakukan uji petik bagi taksi online yang membandel, dengan kata lain masih melakukan operasi di lapangan.

Baca: Revisi Permenhub terkait Taksi Online, Ini Aturan yang harus Ditaati Jika Ingin Beroperasi

Tak hanya menindak, pihaknya juga bakal membloki aplikasi yang bersangkutan.

"Sanksinya pertama aplikasi ditutup. Bisa sejam, sehari bahkan seminggu tergantung kesalahannya. Misal Grab, ditutup total aplikasinya, kita blokir. Tak bisa operasi. Itu sanksi berat," ungkapnya.

Pemberitaan sebelumnya, untuk diketahui Kementerian Perhubungan merevisi Permenhub Nomor 32 tahun 2016 yang didalamnya mengatur angkutan sewa khusus, di mana taksi online termasuk dalam klasifikasi tersebut.

Baca: Permenhub Resmi Direvisi, Taksi Online Masuk Angkutan Sewa Khusus, Ini Stikernya

"Kemenhub melalui Dirjen Perhubungan Darat bersama Kepala Korlantas merevisi Permenhub nomor 32 tahun 2016. Ada 11 item yang direvisi menyangkut mengakomodasikan taksi online," ujar Kepala Dishub Kalimantan Timur, Salman Lumoindong.

Para penyedia jasa taksi online harus berbadan hukum. Mereka pun nantinya bakal dikenakan pajak tertentu oleh Pemerintah Daerah. "STNK kalau sekarang pribadi, nanti gak boleh lagi, harus berbadan hukum," jelasnya.

Selain itu Pemerintah Daerah berkewajiban mengatur tarif yang berlaku; tarif atas dan bawah. Tak ketinggalan Pemda juga mengatur soal kuota taksi di masing-masing daerah. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved