Transportasi Berbasis Aplikasi Online

Revisi Permenhub terkait Taksi Online, Ini Aturan yang harus Ditaati Jika Ingin Beroperasi

Para penyedia jasa taksi online harus berbadan hukum. Mereka pun nantinya bakal dikenakan pajak tertentu oleh Pemerintah Daerah.

Revisi Permenhub terkait Taksi Online, Ini Aturan yang harus Ditaati Jika Ingin Beroperasi
ISTIMEWA
Ilustrasi taksi online. 

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Muhammad Fachri Ramadhani

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Kementerian Perhubungan telah merevisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 yang didalamnya mengatur angkutan sewa khusus.  Taksi online termasuk dalam klasifikasi tersebut.

"Kemenhub melalui Dirjen Perhubungan Darat bersama Kepala Korlantas merevisi Permenhub nomor 32 tahun 2016, ada 11 item yang direvisi menyangkut mengakomodasikan taksi online," ujar Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Timur, Salman Lumoindong.

Para penyedia jasa taksi online harus berbadan hukum. Mereka pun nantinya bakal dikenakan pajak tertentu oleh Pemerintah Daerah.

Baca: Permenhub Resmi Direvisi, Taksi Online Masuk Angkutan Sewa Khusus, Ini Stikernya

"STNK kalau sekarang pribadi, nanti nggak boleh lagi, harus berbadan hukum," jelasnya.

Selain itu Pemerintah Daerah berkewajiban mengatur tarif yang berlaku; tarif atas dan tarif bawah. Tak ketinggalan Pemda juga mengatur soal kuota taksi di masing-masing daerah.

Nantinya, taksi online tersebut mendapat kode khusus dan stiker khusus operasional dari Pemda. Lalu penyedia jasa taksi online harus memiliki pull atau garasi bagi kendaraan operasional mereka.

"Plat tetap hitam tapi ada kode khusus, juga ada stiker yang didesain. Uji KIR tetap. Kemudian mereka harus punya pool, istilahnya harus punya garasi sesuai kapasitas," ungkapnya.

Desain stiker taksi online dari Kementerian Perhubungan
Desain stiker taksi online dari Kementerian Perhubungan (KOMPAS.com/YOGA SUKMANA)

"Kalau kita lihat ada mobil taksi tanpa itu di jalan, bisa tegur dan lapor ke Dishub atau kepolisian. Kita akan tindak," sambungnya.

Peraturan Kementrian Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 akan diterbitkan 1 April mendatang. Penyedia jasa taksi online pun wajib menaati aturan Permenhub tersebut jika tak mau dihentikan.

Untuk saat ini, karena belum ada aturan yang mengikat terkait taksi online, pemerintah daerah berhak menghentikan operasional taksi online.

"Setelah 1 April, keluar peraturannya, baru kita data semua (taksi online)," tutur Salman kepada Tribun. (*)

Penulis: Muhammad Fachri Ramadhani
Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved