Opini

Segitiga Korupsi

Rendahnya IPK Indonesia tidak serta merta bisa ditimpakan kepada Pemerintah sebagai pihak yang yang paling bertanggungjawab

Segitiga Korupsi
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Oleh: Indra Soeharto
Dosen paruh waktu di Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan.
indrasoeharto@yahoo.com

Awal tahun ini, Transparency International Indonesia (TII), sebuah organisasi global yang bergiat dibidang antikorupsi kembali merilis Corruption Perception Index atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK).
Indeks ini merupakan hasil survei yang dilakukan oleh Transparency International kepada para pelakuusaha yang berinteraksi dengan lembaga publik di 176 negara. Di Indonesia, survey dilakukan TII di 10 kota, antara lain Jakarta, Bandung, Medan, Makassar dan Banjarmasin. Singkatnya, IPK menunjukkan
persepsi para pelaku usaha terhadap perilaku korupsi di suatu negara.Rentang skor/poin IPK adalah 0 sampai 100. Semakin tinggi poin yang didapat, artinya negara itu
dipersepsikan semakin bersih dari perilaku korupsi, sebaliknya, semakin rendah poin yang didapat,negara itu dianggap semakin korup.
Tahun ini, Indonesia memperoleh poin 37, dan menduduki peringkat ke 90 dari 176 negara yang
disurvei. Dari skor ini bisa dibaca bahwa dari setiap 100 pelaku usaha yang berbisnis di Indonesia, hanya 37 pengusaha yang meyakini bahwa Indonesia sudah bersih dari korupsi. Dibandingkan dengan pencapaian tahun-tahun sebelumnya, skor yang dicapai Indonesia memang lambat laun membaik,
namun masih jauh dari harapan. Dibandingkan dengan skor 5 tahun lalu misalnya, IPK yang dicapaiIndonesia hanya naik 7 poin.
Dibandingkan dengan negara-negara Asia, skor Indonesia masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Filipina (35 poin), Thailand (35 poin), Vietnam (33 poin), Myanmar (28 poin) dan Kamboja (21 poin).
Namun, Indonesia masih kalah jauh dibandingkan Malaysia (49 poin), Brunei (58 poin) dan Singapura (85 poin). Sebagai catatan, secara global, rerata IPK adalah 43 poin.
Wajah Korupsi
Rendahnya IPK Indonesia tidak serta merta bisa ditimpakan kepada Pemerintah sebagai pihak yang yang paling bertanggungjawab. Wajah korupsi di suatu negara tentu melibatkan banyak aktor, sebut saja pemerintah (termasuk di dalamnya lembaga penegak hukum dan legislatif), sektor swasta dan masyarakat sipil. Begitupun dalam konteks upaya pemberantasan korupsi, ketiga aktor ini punya peran yang sama-sama penting.
Dari sisi pemerintah misalnya, cukup banyak inisiatif yang digulirkan untuk mempersempit kesempatan korupsi, misalnya reformasi birokrasi, penyederhanaan prosedur perijinan, Saber Pungli dan mekanisme pelaporan/whistleblowing system melalui platform LAPOR!. Sektor swasta bisa berperan mencegah dan memberantas perilaku korup dengan aktif menerapkan praktik bisnis yang bersih dan sedapat mungkin menghindari ajakan korupsi. Selanjutnya, masyarakat sipil juga dapat berpartisipasi dalam upaya melawan praktik korup dengan cara ikut melakukan pengawasan independen terhadap pemerintah dan sektor swasta. Partisipasi ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan saluran-saluran yang ada, misalnya melalui kanal-kanal whistleblowing system, melalui media massa dan bahkan melalui media sosial.
Aksi kolaboratif antara 3 aktor ini akan menjadi prasyarat penting dalam mengikis perilaku korup yang sudah terlanjur melekat dan membudaya.
Segitiga Korupsi
Meminjam hipotesis yang disampaikan oleh Cressey (1973), perilaku korup biasanya dilatarbelakangi
oleh 3 faktor, yaitu pressure (dorongan), opportunity (peluang), dan rationalization
(rasionalisasi/pembenaran). Tiga faktor ini kemudian acap disebut sebagai Fraud Triangle atau segitiga korupsi.
Faktor yang pertama adalah Pressure. Pressure adalah dorongan yang ‘memotivasi’ seseorang dalammelakukan perilaku korup. Dorongan ini bisa beragam bentuk dan macamnya, misalnya saja hutang yang menumpuk, keinginan untuk pamer dan bergaya hidup mewah, ketergantungan narkoba dan lainnya. Penelitian Cressey menunjukkan, pada umumnya yang mendorong terjadinya korupsi adalah kebutuhan finansial. Namun demikian, melihat semakin banyaknya koruptor yang secara finansial sangat mampu, dapat diduga bahwa faktor keserakahan sudah jamak menjadi dorongan dalam perilaku korup.
Faktor yang kedua adalah Opportunity. Opportunity adalah peluang yang memungkinkan terjadinya perilaku korup. Misalnya saja, kurangnya pengawasan, tidak adanya aturan yang spesifik dan adanya penyalahgunaan wewenang. Di antara 3 faktor fraud triangle, opportunity ini adalah elemen yang paling mungkin untuk dikelola dan dioptimalkan untuk mempersempit terjadinya perilaku korup.
Faktor yang ketiga adalah rasionalisasi/pembenaran. Bisa dikatakan, rasionalisasi adalah “faktor
penyempurna” dalam terjadinya korupsi. Dalam tahap ini, pelaku korupsi mencari pembenaran atastindakannya dengan berbagai alasan. Misalnya saja, tindakan korupnya dilakukan untuk
membahagiakan keluarganya yang kesusahan, hasil korupsinya akan digelontorkan untuk kegiatan amal,dan lain sebagainya.
Mencermati dan memahami segitiga korupsi hendaknya dapat membantu siapapun, baik yang
berkecimpung di pemerintahan, kalangan swasta maupun masyarakat sipil, untuk mengenal apa yangmenyebabkan perilaku korup itu berawal, bagaimana perilaku korup itu memanfaatkan lubang-lubangperaturan yang ada dan alasan-alasan apa yang selalu dikemukakan oleh para koruptor untuk membenarkan tindakan korupnya.
Dengan bersama-sama mencegah dan melawan korupsi, kita semua boleh berharap, hasil pembangunan tidak lagi dikuasai oleh segelintir koruptor saja dan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia akan segera sejajar dengan negara-negara maju lainnya. (*)

Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved