Barang Tol Laut Lebih Mahal karena Barang Malaysia Disubsidi

Terhadap persoalan seperti ini, pemerintah juga pasti akan kesulitan mengatasinya. Apalagi kondisi seperti ini sudah terjadi dalam waktu yang lama.

Barang Tol Laut Lebih Mahal karena Barang Malaysia Disubsidi
TRIBUN KALTIM / NIKO RURU
Gula pasir bersubsidi asal Malaysia yang dijual bebas di Nunukan 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan, Hasan Basri Mursali, mengatakan meskipun pemerintah sudah berupaya menekan harga barang dengan program tol laut, namun diakui barang-barang asal Malaysia yang beredar di Pulau Sebatik harganya masih lebih murah.

Dia mengatakan, barang-barang asal Malaysia yang dinikmati warga di Pulau Sebatik itu merupakan barang subsidi. Sehingga sangat realistis jika harganya lebih murah daripada barang-barang yang diangkut dengan tol laut.

“Itu barang-barang yang disubsidi kerajaan Malaysia untuk rakyatnya. Kalau dikatakan masih lebih murah, namanya subsidi, otomatis seperti itu. Berbeda kalau harga normal, barang kita lebih murah,’’ ujarnya.

Sebelumnya, Muhammad Jabar, salah seorang pengusaha di Pulau Sebatik menyebutkan, harga barang-barang kebutuhan pokok yang berasal dari Malaysia masih jauh lebih murah dibandingkan harga barang yang dibawa kapal tol laut.

Karena itu, warga setempat masih memilih barang-barang asal Malaysia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dia mencontohkan, minyak goreng lokal dijual seharga Rp 158.000 perkotak berisi 12 bungkus. Sedangkan minyak goreng Malaysia dijual dengan harga RM 60 atau Rp 180.000 perkotak berisi 17 bungkus.

Hasan mengatakan, menikmati barang-barang subsidi Malaysia, tentu menguntungkan warga di perbatasan Republik Indonesia- Malaysia. Namun disisi lain hal itu tentu melanggar hukum, karena bukan menjadi hak warga Indonesia.

Terhadap persoalan seperti ini, pemerintah juga pasti akan kesulitan mengatasinya. Apalagi kondisi seperti ini sudah terjadi dalam waktu yang sangat lama.

Hasan mengatakan, jika pemerintah hendak melarang tegas masuknya barang subsidi dari Malaysia, tentu bukanlah hal yang mudah.

“Kebiasaan ini sudah terjadi sebelum kita merdeka. Sulit dan dilematis memang,’’ ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Niko Ruru
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved