Opini

Tugas dan Wewenang Pemerintahan Desa

Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia

Tugas dan Wewenang Pemerintahan Desa
TRIBUN KALTIM/DOAN PARDEDE
Ilustrasi 

Syarifuddin Noor,
Staf Pelaksana DPMK Kabupaten Berau
syarif071984@yahoo.com

Pemerintah pusat mendorong adanya otonomi desa dalam rangka percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di pedesaan. Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia. Kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang pemerintahan yang ada di desa, lebih dahulu penulis akan menyajikan tentang pengertian dari pemerintahan desa yang menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (2) yang berbunyi bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa. Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan desa mengacu kepada Bab V pasal 24 UU Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan atas asas antara lain : kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.
Lebih lanjut bahwa penyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa terdiri dari : kepala desa, dan perangkat desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang ada didesa, seperti pembuatan peraturan desa (Perdes), pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan kerja sama antar desa, urusan pembangunan, antara lain : pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti : jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa, dan urusan kemasyarakatan, antara lain : pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti : bidang kesehatan, pendidikan, serta adat istiadat. Guna melaksanakan tugas dan urusan tersebut diatas, kepala desa mempunyai wewenang antara lain sebagai berikut :
1.Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
2.Mengajukan rancangan peraturan desa
3.Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
4.Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
5.Membina kehidupan masyarakat desa
6.Membina perekonomian yang ada di desa
7.Mengkoordinasikan pembangunan desa (memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfataan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan yang ada di desa)
8.Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9.Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya seorang kepala desa mempunyai kewajiban antara lain ;
1.Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3.Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat
4.Melaksanakan kehidupan demokrasi
5.Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, dan nepotisme
6.Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
7.Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
8.Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
9.Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa
10.Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
11.Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
12.Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
13.Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
14.Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa
15.Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
Selain itu kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa Bab II Pasal 2 yang meliputi ruang lingkup : laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran, dan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian sistem pemerintahan yang ada di desa apabila menerapkan dan mengacu serta berpedoman kepada peraturan tersebut diatas akan dapat membantu seorang kepala desa dalam melaksanakan roda dan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang ada. Sehingga kepala desa yang merupakan motor penggerak organisasi pemerintahan yang ada di desa dapat mempengaruhi masyarakat atau bawahannya dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Sesuai dengan prinsip salah satu agenda prioritas Nawacita Presiden Joko Widodo bahwa membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, membangun masyarakat dari pinggiran atau pedesaan. (*)

Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved