PAD Minim, Anggota DPRD Balikpapan Pertanyakan Kinerja Pegawai Pemkot

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Anggota DPRD Balikpapan dari Fraksi PDI Perjuangan Budiono mengaku kecewa dengan kinerja Pemkot Balikpapan.

Hal ini tak lepas dari jumlah dana alokasi umum (DAU) yang diperoleh lebih kecil dari Kabupaten Mahulu dan Kutai Timur.

Padahal Balikpapan memiliki peluang mendapatkan dana lebih besar jika pemerintah mau memperbaharui data jumlah penduduk ke pemerintah pusat.

"Saya pernah ketemu dengan Kepala BPKAD Madram Muchyar, ternyata jumlah penduduk Balikpapan tak pernah di-update dan disampaikan ke pemerintah pusat. Kalau data kependudukan di-update menjadi lebih besar akan mempengaruhi kenaikan DAU," ujar Budiono.

Baca: Sekarang Krisis, Pengamat Sebut Ini Karma karena tak Maksimalkan Anggaran yang Ada

Ia mempertanyakan kinerja pegawai Pemkot yang menurutnya tak memiliki target jelas.

Di sisi lain tunjangan PNS tiap tahun minta dinaikkan terus. Terkait rasionalisasi anggaran yang dirasa tak adil, Budiono ternyata memiliki pengalaman tak menyenangkan.

Tahun 2016 lalu, Fraksi PDIP meminta agar tambahan penghasilan pegawai untuk PNS dipotong sebagai konsekuensi lemahnya keuangan pasca pengurangan dana bagi hasil pemerintah pusat.

"Dalam penyampaian pandangan fraksi partai kita minta dipotong TPP dengan nilai realitis sesuai situasi saat ini. Selesai acara kita dimusuhi PNS, banyak yang maki-maki gara-gara itu," katanya tanpa menjelaskan detail siapa saja orangnya.

Selanjutnya soal PAD, Budiono sejak awal menyetujui dengan sistem online, hal ini sudah ia lihat sendiri dalam beberapa kunjungan studi banding di beberapa daerah.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Balikpapan ini membandingkan Balikpapan dengan Makassar yang menurutnya tak jauh berbeda dari sisi APBD.

Baca: Balikpapan Bangkrut Walikota Diminta tak Mengeluh tapi Tingkatkan PAD!

Potensi daerah yang dimiliki bisa melampaui ibukota Sulawesi Selatan tersebut.

"APBD kita hampir sama, tapi kenyataannya apa, PAD kita hanya Rp 613 miliar, sementara di Makassar PAD hampir Rp 1 triliun. Kita punya banyak hotel berbintang yang bisa dimanfaatkan, potensi kita sangat besar untuk dikembangkan," katanya.

Di tengah situasi seperti ini, Budiono yang sudah berada di jajaran legislatif kurang lebih 2 tahun menilai pemkot tidak pernah terbuka. Daripada mengeluh ke masyarakat lebih baik didiskusikan dengan DPRD mencari jalan keluar dari persoalan ini.

"Terkait keterbukaan informasi sangat minim apalagi soal belanja pegawai gaji PNS, sangat tidak terbuka. Kami tidak disodori data yang jelas dan detail, kita mau tahu kebutuhan gaji PNS kita ini sebenarnya berapa, tapi kenyataanya yang ditulis glondongannya besar," katanya.

Senada dengan Budiono, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Mauliddin mengatakan selama tergabung dalam Badan Anggaran hingga kini belum mendapatkan buku APBD 2017.

Padahal buku APBD tersebut penting agar bisa sama-sama dibahas dan legislatif bisa memberikan masukan.

"Kita sudah minta jauh hari, dan APBD ini jangan dibahas buru-buru, tapi selalu dikasih ketika sudah dekat deadline, dengan waktu yang telatif singkat tidak bisa kita membahasnya lebih detail," katanya.

Terkait dana bagi hasil yang berhubungan dengan pemerintah pusat, politisi Partai Nasdem ini menilai harus ada sinergi antara eksekutif dan legislatif. Dibutuhkan strategi lobi tingkat pusat, walaupun diakui saat ini hubungannya belum sinergi.

Termasuk mencari sumber pendapatan baru. Maulidin termasuk yang setuju pemkot mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) karena dinilai sangat menguntungkan pemerintah.

"Pasar jelas ada 6 ribu lebih PNS Balikpapan, bisa kita manfaatkan. TNI saja punya SPBU kenapa pemkot tidak. Situasi krisis begini, dibutuhkan pemimpin yang memiliki ide inovatif dan kreatif," ungkapnya. (*)