Opini

Peranan Komunitas dalam Mewujudkan Good Governance

Adanya pemangkasan anggaran dipastikan akan berpengaruh terhadap 'pemangkasan' kegiatan yang akan dilakukan oleh para SKPD

Peranan Komunitas dalam Mewujudkan Good Governance
TRIBUN KALTIM/SITI ZUBAIDAH
Para ibu rumah tangga yang tergabung dalam Komunitas Facebook Kimoul berkumpul, makan bareng, dan bertukar kado di Taman Monpera, Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (5/2/2107). 

Tri Wahyuni
Analis Kebijakan di PKP2A III LAN
triw728@gmail.com

Medio 2016 merupakan tahun 'yang berat' bagi hampir seluruh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah. Pemasukan pajak yang belum memenuhi target berimbas kepada turunnya pagu anggaran K/L dan APBD. secara keseluruhan belanja K/L tahun RAPBN 2017 mengalami penurunan dibanding APBN-P 2016, tidak terkecuali di Provinsi kalimantan Timur, Penurunan anggaran yang disebabkan defisit ditambah lagi dengan tertundanya dana bagi hasil minyak dan gas (DBH Migas) menambah kerut di kening para birokrat di Kaltim dalam mengelola anggaran. Total APBD Kaltim yang pernah disahkan sebesar Rp 11.096.924.310.000. Setelah mengalami perubahan menjadi Rp9.329.628.120.000. Sebagai dampaknya, menurut Ketua DPRD Provinsi Kaltim, H Syahrun : pemerintah mengeluarkan kebijakan sementara dengan memangkas 35 persen dari semua usulan anggaran di SKPD (tribunnews.com/2016/08/11/apbd-kaltim-2016).
Kondisi yang sama juga terjadi di Kota Samarinda. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Samarinda, memproyeksi APBD 2017 mengalami penurunan signifikan. Di luar Dana Alokasi Khusus (DAK), diperkirakan APBD tahun depan hanya mencapai Rp 1,8 triliun saja. Angka tersebut diperoleh dari angka PAD dan dana perimbangan pusat. "Tapi jika ditambah DAK, maka kemungkinan naik menjadi Rp 2 triliun," kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Samarinda, Hermanus Barus usai menggelar rapat TPAD, belum lama ini (samarinda.prokal.co/read/news/6240-defisit-anggaran-bakal-berlanjut).
Adanya pemangkasan anggaran dipastikan akan berpengaruh terhadap 'pemangkasan' kegiatan yang akan dilakukan oleh para SKPD. kalau kegiatan yang bersifat internal yang mengalami pemangkasan, walaupun berat pelaksanaannya, tentu tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kondisi sosial kemasyarakatan. Kondisi akan menjadi berbeda jika pemangkasan kegiatan tersebut berkaitan dengan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Kegiatan pelayanan publik yang berkurang dapat berujung kepada kekurang nyamanan masyarakat atas berbagai akses pelayanan publik yang menjadi hak-nya (bidang pendidikan,kesehatan, sosial, perumahan, pekerjaan umum dan lain sebagainya). Menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah keterbatasan anggaran tersebut akan menjadi suatu pemakluman yang legal atas menurunnya kualitas pelayanan publik, ataukah penurunan anggaran justru akan menjadi tantangan tersendiri bagi para birokrat untuk tetap mempertahankan kualitas pelayanan publik tanpa dibayang-bayangi kekurangan anggaran melalui berbagai terobosan yang smart.
Salah satu konsep yang dapat dijadikan sebagai bahan analisa awal guna menangani keterbatasan anggaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah konsep good governance. Konsep good governance yang selama ini sering didengungkan tapi kurang diterapkan dalam praktiknya merupakan konsep yang ideal untuk 'saling melihat' kontribusi aktif dari ketiga elemen dalam tata pemerintahan. Melalui Good Governance, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha akan 'duduk bersama', dimana pemerintah sebagai agent of Change (agen yang akan menentukan sebuah perubahan), akan menentukan tentang apa yang harus dilakukan dan diwujudkan bersama terkait peningkatan pelayanan publik, adapun masyarakat/dunia usaha akan 'dituntut' keterlibatan aktifnya dalam perubahan yang akan dilakukan. Sebagai catatan, menjadi agent of change, tugas terberat pemerintah adalah kemampuannya dalam menggerakkan komponen masyarakat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Banyak wujud yang dapat menggambarkan realisasi keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintah, ada yang bersifat supporting dan ada yang bersifat mengkritisi. Salah satu yang bersifat supporting tapi kurang disadari keberadaannya selama ini oleh pemerintah, bernama Komunitas.
Komunitas biasanya terbentuk atas keinginan yang sama dari suatu kelompok orang terhadap suatu tujuan. Tujuan dari terbentuknya sebuah komunitas biasanya berasal dari adanya kondisi 'keprihatinan' terhadap adanya permasalahan publik yang dianggap 'tidak terselesaikan'. Adanya kesadaran bahwa bertindak secara sendiri-sendiri akan menjauhkan waktu dari sebuah kefektifan tujuan, maka masing-masing dari anggota komunitas mencoba untuk mencari satu sama lainnya atas dasar persamaan perasaan 'geregetan' yang dirasakan. Komunitas biasanya lebih aplikatif dalam mewujudkan tujuan. Karena berangkat dari sebuah kesadaran, komunitas biasanya tidak pernah mengeluh akan 'biaya operasional' atas program tujuannya. Kalaupun ada permasalahan anggaran, komunitas biasanya akan menyelesaikan 'masalah finansialnya' secara sendiri tanpa harus mengahabiskan energi untuk membuat proposal permohonan dana kepada pemerintah. Berbagai aksi simpatik yang nyata hasilnya akan lebih memudahkan mereka dalam mendapatkan support dana yang dibutuhkan dari masyarakat lainnya yang akan memberikan bantuan dana secara sukarela.Saat ini keberadaan komunitas dengan berbagai tujuannya hampir merata di berbagai sektor pelayanan publik. Ada komunitas yang program gerakannya di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, lingkungan hidup, prasarana, dan lain sebagainya.
Beberapa komunitas yang telah mengibarkan namanya dan berkontribusi aktif dalam memberikan sumbangsinya dalam perbaikan pelayanan publik (terutama di bidang pendidikan) dalam skala nasional diantaranya: Indonesia Mengajar (membantu mengisi kekurangan guru sekolah dasar dengan mengirimkan lulusan terbaik Perguruan Tinggi di Indonesia yang telah dididik intensif), Komunitas 1001 buku (Komunitas relawan dan pengelola perpustakaan anak. Berangkat dari keprihatinan atas kurangnya ketersediaan akses atas bahan bacaan bagi anak-anak Indonesia), Akademi Berbagi (bertujuan untuk berbagi pengetahuan, wawasan dan pengalaman yang bisa diaplikasikan langsung. Bentuknya adalah kelas-kelas pendek yang diajar oleh para ahli dan praktisi di bidangnya masing-masing, Indonesia Bercerita (gerakan yang muncul dari insiatif mempromosikan dan memberikan upaya mendidik melalui cerit), Save Street Child (komunitas skala nasional yang berupaya menjadi wadah penggerak yang peduli terhadap permasalahan anak jalanan), Transformasi Hijau (komunitas relawan yang bergerak pada isu pendidikan lingkungan dengan mendorong para generasi muda) Komunitas Jendela (komunitas sosial yang bergerak di bidang pendidikan anak, khususnya untuk meningkatkan minat baca anak-anak), dan Indonesia Menyala (mengembangkan sumber daya manusia supaya menyala secara kualitas dengan Kegiatan berupa donasi buku,donasi dana,tenaga,dan ide). Di samping komunitas tersebut, masih banyak komunitas lainnya yang telah atau baru terbentuk sesuai dengan prioritas/tujuannya.
Bagaimana dengan komunitas di Samarinda?, berkarakteristik sebagai Kota besar dengan berbagai kompleksitas permasahannya, tentu Pemerintah Daerah akan sangat 'tertolong' jika beberapa persoalan terkait pelayanan publik dapat 'dibantu'oleh para komunitas yang ada di Kota Samarinda. Dari berbagai sumber di media daring, beberapa komunitas yang ada di Kota Samarinda di antaranya Gerakan Menutup Aurat, Komunitas 1000 Guru ( berbagi inspirasi bersama anak negeri serta memiliki kegiatan yang bernama Traveling and Teaching, Komunitas Membaca Samarinda (gerakan membaca mandiri masyarakat Kota Samarinda demi meningkatkan minat membaca dan menulis), Komunitas Wirausahawan Samarinda ( Wadah Entrepreneur Kreatif (memberikan edukasi dan ajakan untuk membuka peluang usaha, menciptakan bisnis dan menciptakan pasar), Komunitas Jelajah Kota Samarinda, (sebuah komunitas yang gemar menjelajahi lingkungan, Komunitas Sahabat Samarinda, Gerakan bersih Sungai Karang Mumus ( Gerakan Memungut Sehelai Sampah Sungai Karang Mumus. GMMS saat ini gerakannya begitu masif, dengan banyaknya atensi dan bantuan yang terus mengalir seperti bantuan tenaga dan peralatan untuk membersihkan sungai Karang Mumus). Dari nama dan tujuan komunitas yang ada, dapat terlihat peran masing-masing dari komunitas tersebut dalam upaya membantu perwujudan beberapa pelayanan publik yang lebih baik di Kota Samarinda, ada yang bergerak di pelayanan publik bidang pendidikan, sosial, kesehatan, lingkungan dan kebersihan.
Tambahan energi dari berbagai komunitas seperti yang ada di Kota Samarinda harus disadari keberadaannya oleh pemerintah. Dengan 'kecakapan' pemerintah dalam mendeteksi keberadaan dan peran serta komunitas, berbagai kegiatan terkait peningkatan kualitas layanan publik yang tidak dapat diwadahi oleh kegiatan berbasis anggaran dapat dikomunikasikan kepada komunitas-komunitas yang mempunyai tujuan gerakan yang sama, misalnya Dinas Pendidikan dengan komunitas yang perduli di bidang pendidikan, Dinas Kesehatan dengan komunitas yang perduli di bidang kesehatan, Dinas Sosial dengan komunitas yang perduli di bidang sosial dan lain sebagainya. Dengan hubungan saling peduli antara pemerintah dan komunitas, sinimisme terhadap turunnya anggaran yang selama ini menjadi sandungan pelaksanaan kegiatan dapat dimitigasi.Tidak selamanya kegiatan harus berbasis anggaran, kreativitas aparatur Sipil Negara dalam menjalankan kegiatan 'di atas rata-rata' menjadi tuntutan seiring perubahan mindset yang selalu didengungkan.
Kebijakan afirmatif dalam implementasinya tergambar dari kebijakan yang berkarakteristik positif, dimana dalam melaksanakan kebijakan bersandar pada nilai di luar dari metode umum yang berlaku dalam menjamin tidak adanya diskriminasi dalam menerapkan suatu kebijakan. Tujuan utama dari kebijakan afirmatif adalah untuk menciptakan akses yang sebelumnya tertutup pada mereka yang selama ini kurang dilibatkan.Sebagai wujud nyata untuk menerapkan kebijakan afirmatif terhadap para komunitas dalam kontribusinya untuk membantu meningkatan perbaikan pelayanan publik dapat diwujudkan dengan: menginventarisir berbagai komunitas yang ada di wilayahnya, melakukan mapping terhadap para komunitas sesuai dengan bidang kontribusinya, melakukan komunikasi melalui pertemuan informal guna memantau pergerakan yang telah dilakukan oleh komunitas, memberikan input kepada para komunitas sebagai sebuah upaya peningkatan kuallitas gerakan. Dengan adanya keterbukaan dan komunikasi yang lebih terbuka diharapkan kontribusi para komunitas dapat lebih terarah dengan mensinergiskan kegiatannya dengan program-program pemerintah yang belum tersentuh karena keterbatasan anggaran. Dengan demikian, simbiosis 'mutualisme' diantara keduanya dapat lebih dirasakan manfaatnya, pemerintah terbantu dengan adanya komunitas, komunitas bisa mendapatkan atensi dari pemerintah sehingga lebih terarah dalam menjalankan gerakannya (*).

Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved