Berita Pemkab PPU

Wabup Mustaqim Prihatin PPU Masih Raih Opini WDP dari BPK

Ini karena masih banyak aset daerah yang sampai saat ini belum memiliki kejelasan legalitas

Wabup Mustaqim Prihatin PPU Masih Raih Opini WDP dari BPK
HO
Wakil Bupati PPU Mustaqim saat membuka rapat pemutakhiran dan pemantauan rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten PPU di Lantai III Kantor Bupati PPU, Kamis, (6/4/2017) 

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mustaqim MZ mengaku prihatin terhadap capaian daerah dengan kategori opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim 2016 lalu.

Saat membuka rapat pemutakhiran dan pemantauan rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten PPU, yang dilaksanakan di Lantai III Kantor Bupati PPU, Kamis, (6/4) kemarin,

Mustaqim mengatakan, bila salah satu faktor perolehan opini WDP itu karena masih banyaknya aset daerah yang sampai saat ini belum memiliki kejelasan legalitasWabup Mustaqim: Saya Prihatin PPU Masih Raih Opini WDP dari BPK, diharapkan persoalan itu dapat segera diselesaikan.

Karena pemerintah daerah juga telah mengintruksikan kepada seluruh SKPD terkait untuk menginventarisir seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak yang ada di PPU.

“Jangan sampai dari tahun ke tahun kita selalu terjebak ke dalam lubang yang sama tanpa adanya peningkatan.

Jika lemahnya pendataan aset di masing-masing satuan kerja perangkat daerah, menjadi salah satu persoalan yang telah berdampak pada opini BPK maka diharapkan harus menjadi perhatian serius bagi daerah,“ tegas Mustaqim.

Dia menjelaskan, persoalan aset daerah memang membutuhkan penanganan yang serius. Begitu juga persoalan keuangan daerah juga harus ditanganani dengan keseriusan dan penuh kehati-hatian.

Karena setiap SKPD pengguna anggaran daerah harus mampu mempertanggung jawabkan atau laporan terkait hasil anggaran yang telah digunakan apakah sesuai ketentuan, sehingga saat BPK melakukan audit keuangan di daerah, tidak menemukan adanya hasil yang tidak diharapkan.

Lebih lanjut Mustaqim mengatakan, pengawasan atas penyelenggaraan APBD adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin, agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

“Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan APBD, meliputi aparat yang memiliki skill, pengetahuan di bidang pekerjaan yang ditangani dan tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan,” jelasnya.

Menurutnya, hasil penilaian auditor BPK RI, PPU masih lemah karena dalam penilaian mereka setiap permintaan data maupun keterangan dianggap tidak sigap dan tidak tanggap dalam menyikapinya, sehingga berakibat terhambatnya proses pemeriksaan.

“Saya harap hal ini jangan terulang lagi, yang tentunya akan berdampak buruk bagi daerah kita. Namun karena keterbatasan kemampuan seseorang mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab kepala daerah tersebut diserahkan kepada leading sektornya, dalam hal ini adalah Inspektorat, selain yang melekat pada kepala organisasi perangkat daerah,“ katanya (advertorial/humas6)

Penulis: Samir
Editor: Achmad Bintoro
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved