Kecil Peluang Sisa Tenaga Honor Diangkat PNS tanpa Tes

Dia mengatakan, selain bertentangan dengan undang-undang, pengangkatan tanpa tes juga akan menghasilkan PNS yang kurang mumpuni.

tribunkaltim.co/niko ruru
Ilustrasi - Pengukuhan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Struktural Eselon II dan Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Jumat (30/12/2016). 

TRIBUNKATIM.CO, NUNUKAN - Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nunukan, Sabri menilai kecil peluang ratusan tenaga honor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa melalui tes.

Dia mengatakan, selain bertentangan dengan undang-undang, pengangkatan tanpa tes juga akan menghasilkan PNS yang kurang mumpuni.

‘’Di undang undang itu dijelaskan untuk stabilitas nasional. Itu berarti harus membuat kondusif baik di bidang sosial, politik, pemerintahan dan sebagainya. Kebijakan pemerintah bisa dilaksanakan optimal, ya memang harus melalui tes itu jalannya,’’ ujarnya, Kamis (13/4/2017).

Hingga kini masih sedang diformulasikan regulasi pengangkatan tenaga honor Kategori 2 menjadi PNS.

“Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa pengangkatan PNS wajib berdasarkan kompetensi dan merujuk pada stabilitas nasional yang berarti pengangkatan harus atas dasar hasil uji kompetensi dan stabilitas nasional sebagaimana digariskan dalam undang-undang,” ujarnya.

Dari 800 tenaga honor di lingkungan Pemkab Nunukan, baru sekitar 200 diantaranya yang diangkat sebagai PNS 100 persen.

Sabri lebih setuju jika sisa tenaga honor itu diangkat menjadi PNS berdasarkan hasil uji kompetensi. Hal itu lebih tepat untuk menjawab harapan para tenaga honor agar diangkat menjadi PNS.

Desakan untuk mengangkat para tenaga honor dimaksud menjadi PNS tanpa tes dengan alasan sudah bekerja dalam jangka waktu yang lama, tentu masih terbentur pada regulasi yang ada sekarang ini.

Disebutkan, bukan hanya di Kabupaten Nunukan persoalan ini juga terjadi di daerah lainnya di Indonesia.

“Kendalanya regulasi. Atensi perubahan 2 pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang sempat diprotes saat demonstrasi besar-besaran di Jakarta, sampai detik ini belum mendapat titik terang,” ujarnya.

Para tenaga honor menuntut perubahan sejumlah pasal dalam undang-undang tersebut seperti menuntut agar tenaga honor yang tidak lulus tes CPNS diakomodir menjadi pegawai pemerintah dengan penjanjian kontrak.

Selain itu tuntutan penghapusan uji kompetensi bagi para pegawai honor yang telah mengabdi selama lebih lima tahun, hingga kini belum terakomodir baik melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri maupun petunjuk teknis.

‘’Memang seperti itu. Masih berat kalau untuk masalah pengangkatan tenaga honor K2 menjadi PNS,’’ ujarnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved