Opini

Hukum Lingkungan Pelestarian Teluk Balikpapan

Perlukah Melestarikan Teluk Balikpapan? Pantaskah Balikpapan memperoleh Adipura Kencana? Pertanyaan tersebut ditujukan kepada seluruh warga Balikpapan

Hukum Lingkungan Pelestarian Teluk Balikpapan
tribunkaltim.co/martinus wikan h
Balikpapan mempunyai sejumlah objek yang layak jadi destinasi wisata. Sebagai contoh kawasan Teluk Balikpapan yang terkenal sebagai salah satu habitat bekantan. 

Hary Widyantoro,M.A
Penggerak Jaringan Gusdurian Balikpapan
Dosen Fak. Syariah, IAIN Samarinda
haryx10@gmail.com

Perlukah Melestarikan Teluk Balikpapan? Pantaskah Balikpapan memperoleh Adipura Kencana? Pertanyaan tersebut ditujukan kepada seluruh warga Balikpapan dari tataran pemerintahan maupun Grass-root, agar kita kembali berpikir tentang pentingnya hutan dan alam bagi kelangsungan hidup semua makhluk. Untuk itu perlu kita memahami permasalahan Teluk Balikpapan, yang memiliki flora dan Fauna cukup beragam, seperti Primata, Bekantan, Beruang Madu, dan macam tumbuhan lainnya, juga hutan lindung. Karena Hutan adalah jantung kota, maka di sini penulis berpendapat bahwa kita perlu melestarikan Teluk Balikpapan, bukan hanya untuk kepentingan manusia yang tinggal di sekitarnya (antroposentris), namun untuk kelangsungan hidup semua makhluk, sesuai dengan mandat UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup tahun 2009.
Rencana perluasan industri di Kariangau dan proyek jalan Trans Kalimantan termasuk salah dua yang dapat mengancam keseimbangan ekosistem di Teluk Balikapan, jika tidak mempertimbangkan konservasi alam. Sementara keseimbangan ekosistem wajib dipertahankan dalam pembangunan apapun. Berkurangnya bahan pangan bagi Bekantan dan binatang lainnya yang menghuni hutan Sungai Wein dan sekitar Teluk Balikpapan, dikarenakan ekosistem yang rusak, dapat membuat mereka mencari makanan di sekitar pemukiman warga, dan menyebabkan konflik antara manusia dan binatang. Terjadinya sedimentasi dan berkurangya ikan tangkapan nelayan juga menjadi ancaman yang serius.
Pembangunan dan Industri Ramah Lingkungan
Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bisa digunakan untuk mengawasi pembangunan dan Industri ramah lingkungan, demi menjaga keseimbangan ekosistem di Teluk Balikpapan. Beberapa di antaranya adalah, UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH) tahun 2009, dilanjutkan dengan UU No. 41 tahun 99 tentang perhutanan, dan UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan tersebut harus betul-betul diimplementasikan secara efektif demi keberlangsungan hidup semua makhluk.
Tercatat bahwa ada banyak kasus lingkungan terjadi tidak hanya di Indonesia namun di belahan dunia lain, seperti di Los Angles tahun 1950an terjadi pencemaran udara disebabkan asap-kabut oleh gas kendaraan bermotor, di Jepang tahun 1960an terjadi penyebaran penyakit akibat keracunan logam kadmium, dari perusahaan tambang seng milik Korporasi Mikioki. Sementara di Indonesia, ada kasus lumpur panas Lapindo, pencemaran Teluk Buyat oleh PT Newmont Minahasa Raya, dan lain-lain. Tidak bisa dipungkiri bahwa permasalahan lingkungan kerap terjadi karena benturan antara perkembangan teknologi, kepentingan ekonomi, dan kepentingan akan keseimbangan ekosistem. Kasus seperti ini bukan hanya permaslahan lokal, namun permaslahan global, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menyuarakan dan mengawasi segala jenis pembangunan dan aktifitas yang ada di daerah kita, selanjutnya menolaknya jika terbukti dapat merusak keseimbangan ekosistem.
Untuk itu, salah satu pertimbangan dibentuknya UU PPLH 2009 adalah, penegasan dan penjabaran prinsip HAM atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Artinya, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian dari hak asasi tiap warga negara dan hak makhluk hidup secara keseluruhan, seperti disebut dalam pasal 3 UU tersebut. Pasal 3 menyebutkan bahwa salah satu tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Makhluk hidup dan ekosistem berarti makhluk hidup secara keseluruhan, baik itu manusia atau hewan dan tumbuhan, beserta lingkungan tempat tinggalnya.
Selain itu, ada juga UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menekankan pentingnya menjaga dan melindungi hutan, dan konservasi alam. Pasal 47 menyebutkan bahwa tujuan melindungi hutan adalah untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit. Selanjutnya, ia juga untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengeolaan hutan. Dari sini kita tau bahwa konservasi lingkungan adalah hal yang sangat penting sekali dan sudah menjadi isu global, sehingga hukum-hukum di tataran lokal pun dikuatkan. Selain itu, UU tersebut juga mengatur pemulihan hutan yang sudah rusak karena industri atau yang lainya. Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa reklamasi dan atau rehabilitasi hutan wajib dilakukan jika penggunaan hutan mengakibatkan kerusakan, sesuai pola yang diterapkan pemerintah.
Lebih spesifik lagi, UU No. 4 tahun 2009 juga mengatur tentang pertambangan mineral dan batu bara yang berasaskan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sesuai dengan pasal 2 huruf d. Artinya, kawasan industri pertambangan tidak boleh hanya mengedepankan produksi, tetapi juga mempertimbangkan konservasi lingkungan. Maka, setiap perusahaan harus memenuhi perizinan dan persyaratan lingkungan. Sedangkan kriteria wilayah izin usaha pertambangan harus sesuai dengan kaidah konservasi dan daya dukung lingkungan, seperti disebutkan pasal 18 dan 32 huruf b dan c. Namun, mekanisme ini tidak dapat berjalan tanpa partisipasi yang baik dari pemerintah baik Kabupaten atau Kota. Pemerintah Kota atau Kabupaten bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 73. Artinya, Pemerintah harus ketat dan disiplin dalam mengeluarkan perizinan, bukan malah mengobral perizinan demi kepentingan sendiri dan kelompoknya, seperti yang sudah terjadi di beberapa daerah Indonesia.
Peran masyarakat
Hal yang penting juga adalah peran masyarakat sebagai bagian dari negara, karena pada dasarnya masyarakat memiliki hak yang sama dan kesempatan seluas-luasnya untuk juga berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Di antaranya adalah pengawasan sosial, memberi saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan atau menyamaikan informasi dan atau laporan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 70 UU PPLH 2009. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, mustahil pembangunan ramah lingkungan dapat diimplementasikan. (*)

Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved