Transaksi Non Tunai Belum Banyak Dikenal Masyarakat, Ini Penyebabnya

Sebagian besar aktivitas transaksinya masih didominasi oleh penggunaan uang tunai

TRIBUNKALTIM.CO/AMANDA LIONY
Suharman Tabrani, Kepala KPw BI Balikpapan, menandatangani perjanjian kerjasama tentang Koordinasi Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Keuangan, bersama dengan Wakil Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud, Selasa (18/4/2017). 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), konsumsi rumah tangga Indonesia saat ini cukup tinggi.

Namun sebagian besar aktivitas transaksinya masih didominasi oleh penggunaan uang tunai. Padahal BI bersama stakeholder terkait sudah sejak 2014 lalu menggaungkan kampanye Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

GNNT adalah gerakan nasional mendorong masyarakat menggunakan sistem pembayaran dan instrumen pembayaran non tunai dalam melakukan transaksi pembayaran.

Kendati demikian, diakui Suharman Tabrani, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Balikpapan, dalam perjalanan kampanye ini, ada beberapa tantangan yang kerap ditemui.

"Seperti perilaku masyarakat yang masih lebih percaya dengan uang tunai. Kemudian masyarakat juga masih belum memahami keberadaan instrumen non tunai. Bahkan infrastruktur yang belum merata sebarannya dan belum terstandarisasi serta interkoneksi yang masih terbatas juga jadi hambatan dalam pelaksanaan GNNT," ungkapnya, Selasa (18/4/2017).

Berdasarkan identifikasi bank sentral, migrasi cepat dari metode pembayaran tunai ke non-tunai adalah pembayaran dari masyarakat ke penyelenggara layanan publik. baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun kepada institusi pemerintah seperti kementerian (public to government) atau sebaliknya yang berasal dari pemerintah kepada masyarakat (government to public).

Transaksi tunai sendiri, lanjutnya, memiliki banyak kelemahan diantaranya adanya biaya pengelolaan uang Rupiah yang sangat besar, mencapai Rp 3 triliun per tahun. Pengelolaan ini meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan.

"Diharapkan, dengan terus menggencarkan sosialisasi GNNT di masyarakat biaya pengelolaan dapat ditekan," katanya.

Kelemahan lainnya, adalah kerepotan bertransaksi seperti penyediaan uang kembalian dan antrian yang lama). Bahkan transaksi secara tunai disebutkan juga tidak tercatat, hal ini dapat memberi peluang penggunaan untuk tindakan kriminal seperti pencucian uang dan terorisme.(*)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved