Breaking News:

Berita Pemkab Penajam Paser Utara

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Gender, Perempuan harus Dapat Kesetaraan di Bidang Politik

Staf Ahli Bupati Firmansyah menjelaskan, perempuan juga perlu diberikan pendidikan politik kebangsaan berperspektif gender.

Editor: Amalia Husnul Arofiati
tribunkaltim.co/samir paturusi
Staf Ahli Bupati Firmansyah bersama anggota DPRD Kaltim, Sandra Puspa Dewi saat menghadiri pelatihan peningkatan kapasitas publik 

PENAJAM - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), menggelar pelatihan peningkatan kapasitas publik kebangsaan berprespektif gender, di Aula Lantai I Setkab PPU, Kamis (4/5/2017) lalu.

Pelatihan yang dibuka Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Firmansyah juga dihadiri anggota DPRD Kaltim Sandra Puspa Dewi, dan Kabid Kesetaraan Gender, Dinas Kependudukan, Perlindungan Anak Kaltim Mahrani dan Kepala Dinas P3AP2KB Rivana Noor.

Staf Ahli Bupati Firmansyah menjelaskan, perempuan juga perlu diberikan pendidikan politik kebangsaan berperspektif gender.

Sejalan dengan agenda prioritas three end and plus one yaitu menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak, menghapus perdagangan manusia, dan mengatasi akses kesenjangan ekonomi perempuan serta meningkatkan partisipasi politik perempuan.

Dalam kegiatan ini pemerintah daerah sangat mengapresiasi dan mengharapkan dapat mempercepat terwujudnya keseteraan gender di PPU.

Baca: Menyuarakan Persamaan Gender, Wanita ini Bersepeda Tanpa Bra

Baca: Prof Sarosa: Calon Gender Ikut Pilkada Sudah Punya Bekal

Bukan hanya itu lanjutnya, melalui kegiatan ini kesempatan bagi kaum perempuan untuk menggali, memiliki dan menambah wawasan pengetahuan dan potensi diri, sehingga menjadi wanita yang cerdas, terampil dan bertanggungjawab dalam berbagai bidang dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun dan memajukan daerah ini.

Sementara itu, Kepala Dinas P3AP2KB Rivana Noor menjelaskan, pada masa kekinian ini isu kesetaraan gender telah menjadi hal yang dominan dalam beberapa hal tidak saja di Indonesia tetapi juga di dunia internasional.

Secara sosial perempuan terpinggirkan, karena budaya patriatis yang tidak ramah terhadap kaum perempuan yang di mana kaum lelaki mempunyai kedudukan lebih tinggi.

Ia mengatakan, ada konstruksi sosial budaya yang menempatkan perempuan seolah-olah hanya boleh mengurus urusan domestik, tidak ada hak untuk merambah area publik.

“Sekarang ini sudah banyak yang dapat kita lihat kaum wanita mempunyai peranan penting dalam kehidupan, sehingga wanita kedudukannya hampir sama dengan kaum pria. Hal ini dapat kita jumpai perempuan-perempuan hebat dan maju duduk di struktur pemerintahan,” katanya.

Namun demikian, ia mengaku dalam kenyataan bahwa komposisi jumlah penduduk wanita dan laki-laki hampir berimbang, namun secara proposional tidak seimbang diranah publik ini.

Hal ini lanjutnya, ditekankan pada realitas masih dirasakan adanya kesenjangan antara peranan kaum pria dan perempuan diberbagai peran terutama pada peran publik.

Untuk itu, peningkatan peran perempuan dalam pembangunan yang berwawasan gender sebagai bagian citra pembangunan nasional, karena mempunyai arti yang penting dalam upaya untuk mewujudkan kemitra kerjaan yang harmonis antara pria dan perempuan, agar dapat terwujud kesetaraan dan keadilan dalam berbagai bidang khususnya bidang politik (advertorial/humas11)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved