Waduh, Mendagri Sebut Ada Nama Tokoh Nasional yang Ingin Ubah Ideologi Indonesia

"Tokoh-tokoh nasional juga ada. Ketua umum ormas nasional juga ngomongnya begitu," ucap Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, di Hotel Sultan, Jakarta,

Waduh, Mendagri Sebut Ada Nama Tokoh Nasional yang Ingin Ubah Ideologi Indonesia
Kompas.com
Ilustrasi 

TRIBUNKALTIM.CO - "Tokoh-tokoh nasional juga ada. Ketua umum ormas nasional juga ngomongnya begitu," ucap Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (10/5/2017).

Dari pernyataan Tjahjo tersebut, ia mengatakan ada tokoh yang gencar menyuarakan ingin mengubah ideologi Pancasila.

Ia menyebutkan, tokoh tersebut berafiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Namun, Tjahjo tak mau menyebutkan siapa tokoh yang dimaksud. 

"Ini kok anti-Pancasila. Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, mau ditambah plus kan enggak bisa. Jadi masif diomongkan, ada tokohnya juga," cetus Tjahjo.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo Memberikan Keterangan Pers Usai Putusan Sidang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kemendagri, Jakarta, Selasa (9/5/2017).
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo Memberikan Keterangan Pers Usai Putusan Sidang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kemendagri, Jakarta, Selasa (9/5/2017). (KOMPAS.com/ MOH NADLIR)

Baca: Mata Djarot Berkaca-kaca, Ternyata Ia Sedih Bukan Gara-gara Ahok, Tetapi Hal Ini

Tjahjo mengatakan, HTI boleh mengklaim bahwa ia terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan tetap memegang teguh Pancasila.

Kenyataannya, tidak semua fakta tersebut benar.

"Kalau di Kemendagri memang sudah sudah tidak terdaftar, tapi di Kemenkumham ada. Asasnya nyebut tapi sehari-harinya tidak," kata dia.

Saat ini kata Tjahjo, Kemendagri telah mengirimkan tim ke daerah-daerah untuk mencari bukti kegiatan HTI yang anti-Pancasila.

"Data kami lengkapi. Kami juga kirim ke daerah untuk mendeteksi setiap kegiatan dengan dalih apapun harus dicek. Karena pernyataannya mereka itu jelas," ujar dia.

"Bolehlah orang punya keyakinan, agama harus diamalkan. Tapi dalam aplikasi masyarakat berbangsa dan bernegara ingin mengubah ideologi negara, mengubah dasar negara, sudah jelas dilarang," kata Tjahjo. (Kompas.com/Moh Nadlir)

Editor: Ayuk Fitri
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved