Berita Pemkab PPU

Malunya Bupati Setiap Kali Kedatangan Tamu Penting, Ternyata Ini Penyebabnya

“Malu rasanya jika kita sedang kedatangan tamu-tamu penting seperti kepala daerah

Malunya Bupati Setiap Kali Kedatangan Tamu Penting, Ternyata Ini Penyebabnya
HO/Humas Pemkab PPU
Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Yusran Aspar memimpin rapat terkait penyediaan lahan. Di antaranya lahan untuk pembangunan rumah jabatan Bupati PPU di Penajam. 

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM-Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Yusran Aspar mengumpulkan sejumlah Kepala SKPD untuk memperoleh laporan mengenai persoalan-persoalan pembebasan lahan yang telah dianggarkan dalam APBD PPU.

Bukan hanya itu, juga mempertanyakan sejauh mana pelaksanaan pembebasan lahan termasuk anggaran serta permasalahan yang dihadapi di lapangan sampai saat ini.

“Persoalan-persoalan ini harus selalu menjadi perhatian serius. Jika dalam pelaksanaannya menemui satu kendala, agar segera didiskusikan bersama agar proses penyelesaiannya berjalan dengan lancar. Jangan sampai menemui persoalan dalam masalah pembebasan lahan hanya didiamkan saja, dan pada akhirnya persoalan tersebut menjadi tidak tuntas atau lambat terselesaikan,“ tegas Yusran.

Dalam pertemuan itu, salah satu yang dipertanyakan Yusran adalah tentang pengadaan tanah, untuk kawasan terpadu dan rumah jabatan bupati yang sampai saat ini belum disiapkan. Untuk itu, ia meminta agar lahan untuk kawasan tersebut diprioritaskan, apalagi rumah jabatan dan guest house belum dimiliki Pemkab PPU.

“Malu rasanya jika kita sedang kedatangan tamu-tamu penting seperti kepala daerah yang harusnya mereka itu ditempatkan di guest house seperti yang telah dimiliki daerah lain,“ katanya.

Untuk itu lanjutnya, agar pengadaan tanah untuk kawasan terpadu dan rumah jabatan bupati tersebut menjadi prioritas termasuk anggaran untuk pembebasan lahan.

Sejumlah lahan yang masih mengalami kendala pembebasan juga dipertanyakan dalam pertemuan ini. Seperti pembebasan lahan untuk coastal road, sisa pengadaan lahan untuk jalan lingkar perkantoran di coastal road, pengadaan lahan Jalan Jambu Kelurahan Gunung Steleng, sisa pengadaan tanah fasilitas pendukung RSUD, pengadaan tanah Jalan Riko akses Jembatan Pulau Balang, Gersik dan Jenebora dan sebagainya.

Yusran meminta, semua persoalan-persolanan tanah yang menjadi kewenangan Pemkab PPU tersebut agar segera diselesaikan, dan dianggarkan untuk penyelesaian pembayarannya. Namun bila administrasi tentang pembebasan lahan itu belum lengkap, pihak terkait harus segera melengkapi apa yang dibutuhkan, sehingga proses pembayaran dapat berjalan dengan lancar.

“Jika dalam pelaksanaan di lapangan, pelaksanaan proses administrasi tentang ini menemui kendala, atau hal-hal yang dapat mempersulit kegiatan pembebasan lahan ini untuk segera laporkan kepada saya,” tegasnya. Dalam pertemuan ini, hadir Sekretaris Daerah, Tohar, Kepala Baperlitban PPU, Alimuddin, Kepala Dinas PU, Puguh Sumitro, serta sejumlah Kepala SKPD di lingkungan Pemkab PPU. (advertorial/Humas6)

Penulis: Samir
Editor: Achmad Bintoro
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved