Opini Hari Lingkungan Hidup

Anak-anak Kaltim Berjuang untuk Masa Depan (yang Tidak Pernah Ada?)

Mari kita cegah agar anak-cucu kita tidak mewarisi lingkungan hidup yang porak-poranda, sumber daya alam yang terkuras habis, infrastruktur yang buruk

Anak-anak Kaltim Berjuang untuk Masa Depan (yang Tidak Pernah Ada?)
TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO HP
Jalan Merdeka Samarinda mengalami banjir. Banjir semacam ini kerap kali timbul ketika hujan mengguyur, meski kadang tidak terlampau lama. Kalimantan Timur kini menghadapi persoalan lingkungan yang serius akibat eksploitasi sumberdaya alam secara masif. 

Mengapa itu terjadi? Karena berbagai eksternalitas negatif yang timbul akibat eksploitasi sumber daya alam Kaltim dan Kalimantan tidak dibayar oleh perusahaan-perusahaan melainkan dibayar oleh masyarakat dalam berbagai bentuk pengeluaran-pengeluaran tambahan rumah tangga yang timbul sebagai konsekwensi dari eksploitasi sumber daya alam itu sendiri.

Dapat kita hitung berapa ribu rumah tangga dipedalaman menjadi kehilangan akses terhadap sumber daya hutan karena pengkaplingan hutan untuk HPH, berapa ribu rumahtangga yang dulunya dapat mencukupi giji dengan berburu dan meramu dari hutan namun terganggu karena kehilangan fungsi hutan apakah untuk sawit, HTI, penebangan, pertanian, atau infrastruktur tetapi tidak terkompensasi.

Kita juga dapat menghitung berapa ribu rumahtangga yang kehilangan akses dalam pemanfaatan air sungai yang jernih sebagai barang public (public goods) dan availabilitas yang tinggi namun berubah menjadi konsumen air kemasan atau air olahan (economic goods) karena deteriorasi sungai oleh eksploitasi hutan dan tambang. Kita juga dapat menghitung berapa ribu rumahtangga yang menjadi sangat vulnerabel terhadap peristiwa banjir karena kerusakan daerah tangkapan air oleh pengupasan lahan untuk perkebunan, pertambangan, penebangan kayu.

Kita juga dapat menghitung berapa ribu rumahtangga yang saat ini tidak lagi meneruskan proses perladangan berpindah sebagai satu-satunya alternatif model pertanian yang mereka pahami karena lahan yang semakin sempit oleh alokasi lahan untuk konglomerasi atau eksploitasi sumber daya alam. Kita juga dapat menghitung bagaimana dan berapa juta ton sedimentasi yang masuk kesungai Mahakam setiap tahun dan berapa besar biaya yang harus diperlukan untuk melakukan pengerukan.

Berbagai bencana banjir, tanggul tambang jebol, kerusakan lahan pertanian produktif, kemusnahan biodiversitas, dan bencana akibat eksploitasi sumber daya alam lainnya semua dapat dihitung dan dirupiahkan yang merupakan eksternalitas dari eksploitasi bumi Kaltim, yang menjadi beban rakyat Kaltim dimana pada akhirnya akan menggerogoti keuangan rakyat dan pemerintah secara berkepanjangan.

Berbagai beban baru yang timbul bagi ratusan ribu atau jutaan penduduk diperkotaan terutama dalam hal penyehatan lingkungan dan alokasi biaya untuk konsumsi air rumahtangga sebagai konsekwensi dari eksploitasi sumber daya alam yang membuat sedimentasi sungai-sungai semakin tinggi. Semua sungai besar di Kaltim dan Kaltara telah tercemar oleh lumpur dari pengupasan lahan untuk pertambangan maupun perkebunan. Kekeruhan air sungai dimana-mana sesungguhnya telah membebani rumahtangga-rumahtangga masyarakat Kaltim untuk waktu yang tidak diketahui sampai kapan berakhir sebab beberapa dampak dari eksloitasi itu memang sulit bahkan mustahil bisa dihilangkan.

Misalnya pola atau model aliran fluktuasi dan debit air sungai yang telah terganggu dan sulit dipulihkan seperti semula (De Jong, 2012). Memulihkan kondisi sungai artinya memulihkan DAS seperti semula suatu hal yang tidak mungkin sebab berbagai peruntukan lahan di DAS telah secara permanen berubah fungsi.

Bencana banjir dibulan Mei 2017 dihampir semua kecamatan di Kubar dan beberapa di Kukar juga di Kutim, di Berau dan di Kaltara adalah suatu pentunjuk bahwa bencana banjir bukan sekedar pertanda curah hujan yang berlebih tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh kualitas tangkapan atau resapan air yang memang telah rusak. Kerusakan daerah resapan atau DAS bukan saja membuat wilayah semakin rawan akan banjir dan kekeringan tetapi juga mempersulit kita untuk memprediksi karakteristik aliran dan debit dari sungai itu sendiri.

Dengan menggunakan metoodologi Valuasi Ekonomi saya pernah mengemukakan bahwa kerugian atau beban rumahtangga yang timbul akibat eksploitasi sumber daya alam di Kaltim jika diakkumulasikan mencapai kurang lebih Rp. 9,23 trilliun pertahun (Saragih, 2011). Biaya yang telah dibayar oleh ratusan ribu rumah tangga yang tidak menerima manfaat langsung dari eksploitasi sumber daya alam, apakah sebagai karyawan atau pekerja, akan terus meningkat jika perbaikan terhadap mutu lingkungan hidup tidak membaik dan laju konversi lahan berhutan untuk non-kehutanan tidak dikurangi.

Dengan asumsi bahwa penerimaan dari Dana bagi Hasil hanya sebesar 6-7 trilliun rupiah pertahun maka apa yang diterima oleh Kaltim sangat tidak mencukupi untuk mengkompensasi kerugian yang timbul. Dengan demikian sulit bagi rakyat Kaltim untuk dapat menikmati hasil eksploitasi sumber daya alamnya karena selain beban pembiayaan rumah tangga yang semakin meningkat juga karena pengembalian dari Dana bagi hasil sumber daya alam tersebut tidak terakses oleh rumahtangga dan sangat jauh dari memadai untuk membiayai pembangunan dan pemulihan lingkungan yang rusak tersebut.

Halaman
1234
Editor: Achmad Bintoro
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved