Seret Nama Amien Rais, KPK Dituding Menjadi Alat Pemerintah untuk Balas Dendam. Apa tanggapan KPK?

Terseretnya nama Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais dalam kasus korupsi alat kesehatan dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah

KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN
Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Jumat (2/6/2016). 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Terseretnya nama Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais dalam kasus korupsi alat kesehatan dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menuai kritikan.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Muslim Ayub menuding jika penegakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lepas dari kondisi perpolitikan.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan jika KPK memperlakukan semua orang sama di mata hukum.

Sebagai lembaga penegak hukum, KPK tak pandang apapun partainya, oposisi maupun koalisi.

Politisi PAN Sebut KPK Jadi Alat Pembalasan Bagi Orang yang Kritis pada Pemerintah

Febri mengungkapkan jika apa yang disampaikan KPK di persidangan Tipikor merupakan fakta hukum.

Untuk itu KPK meminta hal tersebut tidak dibawa-bawa ke ranah politis.

"Yang kita sampaikan di persidangan dan dapat disimak secara terbuka adalah fakta-fakta hukum. Sebaiknya KPK tidak ditarik pada kepentingan politik tertentu," kata Febri, melalui pesan tertulis kepada KOMPAS.com, Minggu (4/6/2017).

Febri juga mengungkapkan jika kasus korupsi Alkes yang ditangani merupakan kasus yang serius, lantaran kasus korupsi ini justru terjadi saat wabah flu burung menyerang.

Korupsi ini juga merugikan negara sebesar negara Rp 6.148.638.000.

Halaman
12
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved