Berita Pemkab PPU

Awas Sanksi Menanti, Pegawai Dilarang Tambah Libur Idul Fitri

Kepala BKPP PPU Surodal Santoso menjelaskan, akan melakukan pengawasan terhadap seluruh pegawai sebelum dan sesudah libur Hari Raya Idul Fitri 1348 H

Awas Sanksi Menanti, Pegawai Dilarang Tambah Libur Idul Fitri
HO/Humas Pemkab PPU
Ilustrasi. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Tohar, memimpin peringatan Hari Lahir Pancasila di Halaman Kantor Bupati, Rabu (31/5/2017). 

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM-Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak memperpanjang liburan di hari raya Idul Fitri mendatang. Bila tetap dilakukan maka akan memberikan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran.

Kepala BKPP PPU Surodal Santoso menjelaskan, akan melakukan pengawasan terhadap seluruh pegawai sebelum dan sesudah libur Hari Raya Idul Fitri 1348 Hijriyah.

“Kami akan lakukan pengawasan makasimal untuk mengantisipasi adanya pegawai yang mengurangi hari kerja untuk menambah libur, atau masuk kerja lewat dari waktu libur yang telah ditetapkan pemerintah,” tegasnya.

Ia menegaskan, akan memberikan sanksi kepada ASN dan tenaga honorer yang mengurangi hari kerja untuk menambah libur atau atau masuk kerja lewat dari waktu libur yang telah ditetapkan pemerintah. Mengenai persoalan disiplin kerja pegawai di lingkungan Pemkab PPU mengakui masih menjadi permasalahan tersendiri. Karena itu, akan memberikan perhatian lebih, terutama sebelum dan sesudah libur lebaran Idul Fitri mendatang.

Surodal menegaskan instansinya memberikan perhatian khusus permasalahan disiplin pegawai, karena masih banyak pegawai yang melakukan indisipliner terutama menyangkut kedisplinan jam kerja. Pada Ramadan ini, juga telah dikeluarkan surat edaran yang meminta kinerja seluruh pegawai di lingkungan Pemkab PPU tetap berjalan maksimal, kendati sedang melaksanakan ibadah puasa.

Surodal mengatakan, absensi sidik jari yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga kini belum bisa berjalan maksimal. Dengan permasalahan tersebut lanjut dia, BKPP terus melakukan inspeksi mendadak maupun sosialisasi. “Kami selalu melakukan peninjauan langsung ke masing-masing SKPD untuk mengetahui tingkat kehadiran pegawai melalui absensi,” tegasnya. (advertorial)

Penulis: Samir
Editor: Achmad Bintoro
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved