Berita Pemkab PPU

Mustaqim: Izin Batubara di Kawasan Idustri Buluminung Masih Tahap Mediasi

Mustaqim MZ mengikuti Rapat Pleno Tim Evaluasi Penertiban Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang digelar di gubernuran

Mustaqim: Izin Batubara di Kawasan Idustri Buluminung Masih Tahap Mediasi
HO/Humas Pemkab PPU
Wakil Bupati Mustaqim MZ saat menghadiri rapat pleno tim evaluasi perizinan pertambangan dan mineral yan dipimpin Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak di Samarinda 

Wabup Mustaqim: Izin Tambang di KIB Masih Tahap Mediasi
*Hadiri Rapat Pleno Tim Evaluasi Penertiban Perizinan Pertambangan

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mustaqim MZ mengikuti Rapat Pleno Tim Evaluasi Penertiban Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang digelar di Ruang Rapat Rahayu Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (6/6). Rapat ini dipimpin Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dan dihadiri Sekda Provinsi Kaltim Rusmadi serta sejumlah unsur Muspida Kaltim serta perwakilan kabupaten/kota di Kaltim.

Wakil Bupati PPU Mustaqim MZ menyampaikan terima kasih kepada tim evalusi penertiban tambang karena sudah diambil alih Pemprov Kaltim. Ia menilai persoalan ini semakin jelas karena setiap persoalan tambang kabupaten/kota telah di bahas termasuk mana tambang yang sudah dicabut dan mana yang perlu dilakukan evaluasi khusus dalam pleno ini.

Bukan hanya itu lanjutnya, juga memberikan kepastian berusaha kepada perusahaan tambang batubara termasuk dalam hal kepastian hukum, sehingga masyarakat bisa mengetahui secara jelas mana yang telah diizinkan dan yang dicabut.

“Namun untuk izin di Kawasan Industri Buluminung (KIB) masih dalam tahap mediasi. Tapi yang jelas kami dukung pencabutan IUP batubara kalau itu dianggap bermasalah,” akunya.

Sementara itu, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dalam rapat pleno pembahasan tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) menyampaikan bahwa yang berpotensi mengalami penyusutan yang semula dari 826 IUP menjadi 809 IUP. Bukan hanya itu, juga ada 17 izin yang telah dikeluarkan dalam daftar merah dan akan dicabut.

Ada empat perusahaan pertambangan yang perlu evaluasi khusus tentang tumpang tindih perizinan. Salah satunya adalah PT Mandiri Sejahtera Energindo Indonesia di Kawasan Industri Buluminung (KIB) di PPU yang akan dilakukan evaluasi secara khusus karena tumpang tindih dengan PT Pasir Prima Coal Indonesia (PPCI).

“Yang perlu diperhatikan adalah karena KIB telah di ground breaking industri pulp and paper PT Agra Bareksa Indonesia , sehingga tidak boleh ada pertambangan di dalamnya. Sedangkan izin pertambangan di kawasan tersebut yang terlebih dahulu telah dilakukan, maka jika ingin menyelesaikan bisa melalui jalur hukum,” jelasnya. (advertorial/humas11)

Penulis: Samir
Editor: Achmad Bintoro
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved