DPRD Balikpapan Tolak Sistem Zonasi yang Diterapkan Disdik Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2017/2018 sistem online dan zonasi menuai pro dan kontra.

Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh menyatakan tegas menolak sistem zonasi karena Balikpapan belum siap.

Sistem zonasi dinilai merugikan calon siswa karena tidak bisa memilih sekolah unggulan yang diinginkan.

Menurut Abdulloh, sistem zonasi membatasi siswa hanya mendaftar di sekolah-sekolah terdekat dari tempat tinggal saja.

Baca: Meski Sudah Lewat Online, Pelajar dan Orangtuanya Tetap Daftar ke Sekolah

Balikpapan kata politisi Partai Golkar ini, memiliki hak kearifan lokal, karena hanya Pemkot Balikpapan yang mengetahui geografis pendidikan di Balikpapan, sehingga orang luar Balikpapan tidak bisa mengatur tanpa mengetahui kondisi setempat.

Kebijakan PPDB sistem zonasi harus sesuai dengan kearifan lokal, yakni disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Balikpapan.

"DPRD tidak setuju dengan sistem zonasi yang diterapkan Kementerian maupun Disdik Provinsi. Kami punya hak untuk kearifan lokal karena kami sendiri yang mengetahui geografis pendidikan di Balikpapan. Itu haknya Balikpapan tidak bisa orang lain di luar mengatur tanpa mengetahui kondisi Balikpapan, " katanya.

Oleh karenanya, DPRD Balikpapan telah mengirim Komisi IV menghadap Gubernur Kaltim mempertanyakan sistem zonasi pada PPDB online tahun ajaran baru ini.

Baca: Balikpapan Disebut Belum Siap Selenggarakan PPDB Online Sistem Zonasi

Sistem zonasi bisa dilaksanakan jika masing-masing wilayah sudah siap sekolahnya.

"Kami sudah kirim Komisi 4 menghadap Gubernur pada hari ini (kemarin) mempertanyakan sistem zonasi. Di daerah lain pun banyak yang menolak, ini bisa dikelompokkan kalau masing-masing wilayah ini sudah siap sekolahnya," ujar Abdulloh.

Pelaksanaan sistem zonasi mengebiri hak-hak masyarakat Kota Balikpapan dalam memilih sekolah favorit yang bagus dan mengungkung di wilayahnya masing-masing.

Sementara itu, pemerintah sendiri belum menyiapkan faislitas untuk penerapan sistem tersebut. (*)