Permudah Masyarakat di Daerah Pedalaman, Pengurusan SIM Harusnya Bisa di Kecamatan

Dalam kesempatan tersebut, fraksi-fraksi yang ada di DPRD Bulungan menyoroti berbagai hal yang saat ini berkembang di Kabupaten Bulungan.

TRIBUNKALTIM/DOAN PARDEDE
Suasana penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Kabupaten Bulungan, Jalan Ulin, Tanjung Selor, Selasa (13/6/2017). 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan III Tahun 2017 dengan agenda Pemandangan Umum Anggota Dewan Lewat Fraksi terhadap Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2016 digelar di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Kabupaten Bulungan, Jalan Ulin, Tanjung Selor, Selasa (13/6/2017).

Dalam kesempatan tersebut, fraksi-fraksi yang ada di DPRD Bulungan menyoroti berbagai hal yang saat ini berkembang di Kabupaten Bulungan.

Seperti disampaikan fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Hamka.

Pemkab Bulungan diminta mencari solusi untuk mempermudah urusan administrasi masyarakat yang berada di pedalaman atau terpencil, khususnya KTP dan SIM.

"Seperti di (Kecamatan) Bunyu, pengurusan KTP atau SIM harusnya sudah bisa di kecamatan," ujar Hamka.

Dalam catatan Tribunkaltim.co, sulitnya masyarakat pedalaman atau terpencil, khususnya yang berada di Kecamayan Bunyu untuk mengurus KTP atau SIM, sudah beberapa kali disuarakan.

Ketika ingin mengurus SIM atau administrasi kependudukan lainnya ke Tanjung Selor, masyarakat harus mengeluarkan uang hingga ratusan bahkan jutaan rupiah.

Diantaranya untuk ongkos speedboat, penginapan, dan biaya makan dan minum selama di Tanjung Selor. Bila urusan tidak selesai dalam sehari, maka bisa dipastikan biaya yang harus dikeluarkan akan semakin membengkak.

Salah satunya disampaikan Kades Bunyu Timur, Syafarudin, baru-baru ini.

Dia menuturkan, jauhnya jarak menuju pusat pemerintah di Tanjung Selor, juga jadi keluhan tersendiri bagi masyarakat. Beruntung, signal telepon sudah cukup baik. Jadi jika ada hal-hal penting yang ingin disampaikan, cukup melalui sambungan telepon.

Namun tentunya, kata dia, tidak semua urusan masyarakat khususnya terkait masalah adminitrasi bisa diwakilkan atau diselesaikan melalui sambungan telepon.

"Kalau jarak, memang cukup mengganggu. Terutama di bidang administrasi yang kami banyak mengeluh. Kalau membuat SIM, KTP ke Tanjung Selor, besar biaya transportasinya. Bisa Rp.500ribu, belum penginapannya," ujarnya.

Dia mengharapkan agar hal ini jadi perhatian Pemkab Bulungan dan instansi terkait lainnya. Bentuk konkritnya, ada sejenis kantor perwakilan pemerintah yang bisa melayani urusan serupa, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke Tanjung Selor.

"Sekarang itu, kantor pemerintah ya cuma kantor camat," katanya. (*)

Penulis: Doan E Pardede
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved