Pelaku Illegal Logging Jual Kayu Ulin di Sulsel karena Harga Lebih Tinggi

Pengungkapan itu bermula ketika tim Bea dan Cukai melakukan patroli di perairan Tanjung Mangkaliat, pada Kamis (8/6/2017) silam.

Pelaku Illegal Logging Jual Kayu Ulin di Sulsel karena Harga Lebih Tinggi
TRIBUN KALTIM/CHRISTOPER DESMAWANGGA
Kayu olahan ilegel jenis ulin diamankan di balai Gakkum LHK wilayah Kalimantan, Kamis (15/6/2017). 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Penyidik SPORC Brigade Enggang, Seksi Wilayah II Samarinda, Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan bekerjasama dengan Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Kalimantan bagian Timur (Kanwil DJBC Kaltim), berhasil mengamankan satu unit kapal bermuatan kayu olahan ilegal jenis ulin dari Berau.

Pengungkapan itu bermula ketika tim Bea dan Cukai melakukan patroli di perairan Tanjung Mangkalihat, pada Kamis (8/6/2017) silam.

Lalu petugas bertemu dengan kapal layar motor (KLM) Karya Indah yang dinahkodai oleh tersangka bernisial JM (28).

Baca: Kayu Langka Asal Berau Gagal Edar di Sulsel

Subhan, Kepala Balai Gakkum LHK wilayah Kalimantan menjelaskan, saat ini pihaknya telah menitipkan tersangka di Polresta Samarinda, sedangkan barang bukti kayu olahan diamankan di kantor Gakkum, dan kapal berada di pelabuhan Samarinda.

"Yang jelas, kayu-kayu itu akan dibawa ke Pangkep, memang harga jual di sana cukup tinggi, dibandingkan dengan di sini, jadi keutungan yang cukup besar. Dan, dari pengakuan pelaku, dia telah empat kali membawa kayu ke Pangkep," ucapnya.

Untuk diketahui, kayu jenis ulin merupakan salah satu kayu endemik Kalimantan, yang jumlahnya terus menerus menyusut.

Harga jual kayu ini cukup tinggi, di kawasan Kalimantan, per kubiknya seharga Rp 5 juta - Rp 6 juta, sedangkan di kawasan Sulawesi naik menjadi Rp 10 juta - Rp 12 juta per kubik, dan akan lebih mahal lagi jika di jual di daerah Jawa.

"Ini kayu khas Kalimantan yang sudah sangat langka, kita upayakan untuk dapat meningkatkan status kayu jenis ini, agar tidak punah nantinya," tuturnya.

Sementara itu, pekalu di jerat pasal 83 ayat 1b jo pasal 12e, UU RI No 18 Tahun 2013, tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. (*)

Penulis: Christoper Desmawangga
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved