Tolak Lintas Zonasi, KNPI Balikpapan Anggap Sistem Ini Rawan Penyogokan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Ketua DPD KNPI Balikpapan Andi Amiruddin Solong menyatakan, KNPI Balikpapan menolak sistem zonasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Online.

KNPI akan membentuk tim pengawasan proses PPDB Online. Pihaknya mengancam akan mengambil langkah hukum apabila menemukan pelanggaran dalam pelaksanaannya.

"Kami menolak dan kami akan membuat pengawasan. Jika satu saja siswa membayar, aksi sogok menyogok, kami akan melakukan proses hukum. Tidak pandang bulu, anak siapa, kepala sekolah siapa gurunya siapa, kita akan tuntut," katanya.

Dikemukakan, pihaknya akan menyebarkan anggota KNPI ke sekolah-sekolah yang rawan terjadi tindak korupsi.

Bahkan bila perlu akan menggunakan `orang dalam' untuk mengungkap tindak pelanggaran PPDB online.

Baca: Takut Salah Daftar Online, Orangtua Siswa Bergerombol Sejak Pagi Bawa Berkas ke Sekolah Favorit

Dikonfirmasi terkait adanya langkah DPRD Balikpapan memperjuangkan lintas zonasi sebesar 25 persen, Amir menyebutkan bahwa lintas zonasi 25 persen justru menimbulkan korupsi karena aturan-aturan zona tersebut.

Menurutnya baik sistem PPDB online maupun sistem PPDB Online zonasi ini, KNPI tidak setuju.

Balikpapan belum saatnya melaksanakan sistem tersebut, karenanya. KNPI Balikpapan berpendapat Disdik  Kaltim tidak seharusnya memaksakan kehendak menerapkan kebijakan tersebut.

Jika memang akan menerapkan sistem zonasi, pemerintah harus menghapuskan sekolah-sekolah favorit sehingga rata seluruhnya.

Baca: DPRD Balikpapan Tolak Sistem Zonasi yang Diterapkan Disdik Kaltim

Selama ini masyarakat mengejar sekolah favorit untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam hal pembelajaran.

Amir menambahkan bila berbicara pendidikan di Balikpapan, maka kualitasnya masih sangat kurang dan jauh dari memadai.

Hal ini dikarenakan jumlah calon siswa terus bertambah,tetapi infrastruktur kurang. Hal ini yang membuat pendidikan sulit berkembang di Balikpapan. (*)