Banjir di Samarinda

Banjir Samarinda Disinggung Bupati Kukar, Ini Tanggapan Walikota

Dalam dunia politik, kata Jaang, mempolitisasi masalah merupakan hal biasa. Namun, Jaang tak ingin ikut-ikutan seperti itu.

Tribunkaltim/Nevrianto
Warga Kota Samarinda kaget Banjir dimana-mana bahkan yang tidak biasa banjir sekarang banjir 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Walikota Samarinda Syaharie Jaang, enggan menanggapi komentar Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari, yang turut menyoroti banjir di Kota Tepian.

 "Biasa saja itu. Di mana-mana juga banjir. Saya tidak mau berpolemik masalah banjir," kata Jaang, di sela-sela kerja bakti membersihkan drainase di Jalan P Suryanata, bersama Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak, Kamis (22/6/2017).

Dalam dunia politik, kata Jaang, mempolitisasi masalah merupakan hal biasa. Namun, Jaang tak ingin ikut-ikutan seperti itu.

"Kalau saya ini orangnya, walaupun orang politik tapi tidak mau mempolitisir suatu masalah," katanya.

Banjir, menurut Jaang, merupakan persoalan yang harus dituntaskan bersama.

"Itu bagian dari yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Seperti yang kita lihat sekarang. Kondisi curah hujan kita sedang tinggi. Drainase kita memang tidak baik. Kesadaran masyarakat kita juga sangat rendah. Banyak faktor," kata Jaang.

Terlebih kondisi geografi Samarinda, yang merupakan dataran rendah. Kondisi banjir di Samarinda, dinilai Jaang tidak bisa dibandingkan dengan daerah lain di Kaltim.

Belum lagi pasang Mahakam masuk Sungai Karang Mumus dan dataran Samarinda yang rendah.

"Ini kasuistik tak bisa dikaitkan dengan banjir di daerah tingkat dua lainnya," tutur Jaang. 

Sekadar informasi, Bupati Kukar, yang juga menjabat Ketua DPD Golkar Kaltim menyinggung banjir Samarinda, saat memberikan sambutan di acara buka puasa bersama Golkar Kaltim dengan anak yatim piatu.

Untuk mengatasi banjir di Samarinda, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) ini berpendapat, harus dibangun polder-polder penampungan air, serta kanal di kiri-kanan jalan.

Namun, untuk mengerjakan rencana tersebut, wilayah yang menjadi titik utama banjir, statusnya harus dialihkan menjadi kewenangan provinsi, bukan kotamadya.

"Gubernur boleh mengambil alih wilayah yang menjadi titik banjir, untuk ditangani lebih baik lagi. Dan yang penting, harus dibuat UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) yang khusus mengurusi banjir, karena ini Ibukota. Beda dengan Kukar yang banjirnya disebabkan air pasang," sebut Rita.

Situasi keuangan Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim, yang belum stabil, diakui Rita menjadi kendala tersendiri dalam mengendalikan banjir Samarinda. 

"Kita tetap menghargai pemimpin yang sudah berusaha mengatasi banjir ini. Kita memahami ada defisit. Tapi, membiarkan rakyat menderita setiap hujan tidak baik juga," tuturnya. (*)

Penulis: Rafan Dwinanto
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved