Eggan Tanggapi Rita, Begini Kata Jaang: Biasa Saja Itu. Di Mana-mana Juga Banjir.

Walikota Samarinda Syaharie Jaang enggan menanggapi komentar Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, yang turut menyoroti banjir di Kota Tepian.

whatsapp
Kolase. Walikota Samarinda Syaharie Jaang bersama jajarannya meninjau beberapa titik di kawasan flyover Air Hitam yang mengalami banjir cukup dalam, Kamis (22/6/2017). Ia juga mengecek kondisi pintu air di polder Air Hitam. Saat yang sama, rombongan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak juga memimpin pembersihan parit di kawasan jln Pangeran Suryanata serta simpang empat Sempaja. 

 Laporan wartawan Tribunkaltim.co, Rafan Dwinanto

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Walikota Samarinda Syaharie Jaang enggan menanggapi komentar Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, yang turut menyoroti banjir di Kota Tepian.

"Biasa saja itu. Di mana-mana juga banjir. Saya tidak mau berpolemik masalah banjir," kata Jaang di sela-sela kerja bakti membersihkan drainase di Jalan P Suryanata bersama Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, Kamis (22/6/2017).

Dalam dunia politik, kata Jaang, politisasi masalah merupakan hal biasa. Namun, Jaang tak ingin ikut-ikutan seperti itu. "Kalau saya ini orangnya, walaupun orang politik tapi tidak mau mempolitisir suatu masalah," katanya.

Gubernur Kaltim Awang FaroekIshak memimpin jajarannya membersihkan parit-parit yang tersumbat di sekitar jalan Pangeran Suryanata, dan simpang empat Sempaja, Kamis (22/6/2017). Selama ini, dua kawasan itu merupakan bagian dari puluhan titik terparah banjir di Samarinda. Banjir terjadi saat hujan tiba.
Gubernur Kaltim Awang FaroekIshak memimpin jajarannya membersihkan parit-parit yang tersumbat di sekitar jalan Pangeran Suryanata, dan simpang empat Sempaja, Kamis (22/6/2017). Selama ini, dua kawasan itu merupakan bagian dari puluhan titik terparah banjir di Samarinda. Banjir terjadi saat hujan tiba. (TRIBUNKALTIM.CO/NEVRIANTO HADI PRASETYO)

Banjir, menurut Jaang, merupakan persoalan yang harus dituntaskan bersama.

"Itu bagian dari tanggung jawab kita bersama. Seperti yang kita lihat sekarang. Kondisi curah hujan sedang tinggi. Drainase kita memang tidak baik. Kesadaran masyarakat kita juga sangat rendah. Banyak faktor," kata Jaang.

Terlebih kondisi geografi Samarinda, yang merupakan dataran rendah. Kondisi banjir di Samarinda, dinilai Jaang tidak bisa dibandingkan dengan daerah lain di Kaltim. Belum lagi pasang Mahakam masuk Sungai Karang Mumus dan dataran Samarinda yang rendah. Ini masalah tak bisa dikaitkan dengan banjir di daerah tingkat dua lainnya.

Problem banjir Samarinda, sudah ditangani bersama antara Pemerintah Pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) III, Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda. Pemprov mengerjakan fisik dan anggaran, Pemkot menyelesaikan pembebasan lahan. Saat ini, BWS juga bekerja menurap SKM di Jalan Ruhui Rahayu.

Tahun ini pula, BWS bekerja di Jalan PM Noor, yang merupakan jalan keluar dari tumpukan air di Simpang Sempaja. Pemkot sudah siap membebaskan lahan di Jalan PM Noor. "Kita juga terimakasih sama Pak Gubernur yang sudah mengizinkan lahan di dekat Stadion Sempaja untuk pelebaran drainase. Inilah untungnya turun ke lapangan. Kita jadi tahu masalah, dan menghasilkan kebijakan bersama," tegasnya.

Soal proyek pengendalian banjir dengan skema pembiayaan multiyears contract (MYC) masih akan dibicarakan kembali bersama DPRD saat pembahasan APBD-P 2017.

"Karena ada pertimbangan teknis dan keuangan, MYC banjir itu kita bahas lagi nanti. Tapi, sudah ada juga proyek pengendalian banjir di Sempaja yang sekarang sudah ditender," tutur Jaang.

Sebelumnya, Bupati Kukar Rita Widyasari yang juga menjabat Ketua DPD Golkar Kaltim menyinggung banjir Samarinda. Untuk mengatasi banjir di Samarinda, Rita berpendapat perlu dibangun polder-polder penampungan air, serta kanal di kiri-kanan jalan. Namun, untuk mengerjakan rencana tersebut, wilayah yang menjadi titik utama banjir, statusnya harus dialihkan menjadi kewenangan provinsi, bukan kota.

"Gubernur boleh mengambil alih wilayah yang menjadi titik banjir, untuk ditangani lebih baik lagi. Yang penting, harus dibuat UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) yang khusus mengurusi banjir, karena ini Ibukota Provinsi. Beda dengan Kukar yang banjirnya disebabkan air pasang," sebut Rita.

Situasi keuangan Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim, yang belum stabil, diakui Rita menjadi kendala tersendiri dalam mengendalikan banjir Samarinda.

"Kita tetap menghargai pemimpin yang sudah berusaha mengatasi banjir ini. Kita memahami ada defisit. Tapi, membiarkan rakyat menderita setiap hujan tidak baik juga," tuturnya. (*)

Penulis: Rafan Dwinanto
Editor: Achmad Bintoro
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved