Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara

Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan, Perlukah Dibangun Tol Baru?

Meski demikian, belum diperlukan pembangunan jalan tol baru bila wacana tersebut hendak diwujudkan dalam waktu dekat.

Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan, Perlukah Dibangun Tol Baru?
SHUTTERSTOCK
Ilustrasi jalan tol. 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Konektivitas jalan menjadi faktor penting yang harus disiapkan pemerintah bila wacana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan direalisasikan.

Menurut pengamat infrastruktur dari Universitas Indonesia Wicaksono Adi, dibutuhkan jalan yang layak agar akses transportasi di ibu kota baru lancar.

Meski demikian, belum diperlukan pembangunan jalan tol baru bila wacana tersebut hendak diwujudkan dalam waktu dekat.

"Kalau yang saya bayangkan, kita punya rujukan di Malaysia itu. Maka yang mendasar itu, adalah jalan yang layak. Enggak harus jalan tol," kata Adi kepada KompasProperti, Rabu (5/7/2017).

Jalan layak yang dimaksud yaitu jalan mulus yang mampu mendukung kegiatan di pusat kota administratif di dalamnya.

Selain itu, jalan tersebut juga dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses fasilitas umum dan fasilitas sosial yang disediakan pemerintah.

Belum diperlukannya pembangunan jalan tol, menurut Adi, sebagai ibu kota baru, jalan di Kalimantan nantinya akan lebih banyak digunakan sebagai akses transportasi masyarakat.

Sementara, jalan tol sebaiknya lebih banyak dibangun di wilayah yang tingkat aktivitas perpindahan barang dan jasanya tinggi.

Ia pun merujuk kegiatan pusat pemerintahan di Putrajaya, ketika wilayah itu didapuk Pemerintah Malaysia sebagai Ibu Kota pemerintahan menggantikan Kuala Lumpur.

"Kalau ibu kota sebagaimana di Putrajaya, kan sebenarnya tidak banyak pergerakan barang dan jasa. Kalau perpindahan orang atau manusia mungkin tinggi, tapi bisa dipenuhi dengan jalan biasa untuk tahap awal," tutur dia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sebelumnya mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota ini bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam perbincangan terakhirnya dengan Jokowi, Bambang mengatakan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun ini.

"Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," kata Bambang, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2017).

Bambang memastikan, ibu kota tidak akan berada di Pulau Jawa.

"Kemungkinan besar ( ibu kota dipindah) di Pulau Kalimantan. Tapi spesifik di mananya di Kalimantan, itu yang masih akan kami finalkan," kata Bambang. (Kompas.com/Dani Prabowo)

Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved