News Analysis

Ibu Kota Negara Direncanakan Pindah, Masyarakat Kaltim Diminta Jangan Euforia Dulu

Kenapa? karena Jakarta dari sisi daya tampung dan geo spasial, sudah tak menguntungkan untuk menjadi pusat admnistrasi pemerintahan.

Handover
Rancangan jembatan tol Teluk Balikpapan 

Aji Sofyan Effendi
Pengamat Ekonomi Unmul

BERBAGAI aspek perlu dipikirkan sehubungan dengan rencana pemerintah pusat memindahkan ibu kota negara.

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengusulkan kawasan Teluk Balikpapan menjadi calon lokasi pengganti Jakarta.

Jakarta ada dua sentral, pertama pusat bisnis nasional. Kedua, sebagai pusat administrasi. Jika ibu kota dipindah, kemungkinan pusat bisnis tetap akan berada di Jakarta, karena ini hukum alam, tergantung demand and supply.

Tetapi, untuk administrasi bisa dipindah dan dipikirkan kembali. Kenapa? karena Jakarta dari sisi daya tampung dan geo spasial, sudah tak menguntungkan untuk menjadi pusat administrasi pemerintahan.

Proses pemindahan, dimana ada pembagian pemindahan antara ibukota sebagai pusat bisnis dan administrasi, bisa belajar dari Malaysia yang memindahkan pusat administrasinya ke Putra Jaya, sementara pusat perdagangan dan perekonomian tetap di Kuala Lumpur.

Ide demikian yang ingin memindahkan ibu kota berdasarkan faktor kondisi Jakarta yang sudah tak mendukung, itu sesuatu yang harus didukung. Apakah di Balikpapan, atau Palangkaraya.

Meski demikian, saya mengajak masyarakat Kaltim tidak hanya berpikiran akan euforia kemungkinan perpindahan tersebut.

Kita jangan hanya berpikiran euforia seperti itu. Yang harus dipikirkan, apakah dengan pemindahan itu, administrasi penyelenggaraan pemerintahan akan efektif. Ujung-ujungnya akan ke sana.

Baca: DPRD Dukung Gubernur agar Kaltim Jadi Ibu Kota Negara

Bukan hanya, memikirkan, apa yang didapat Balikpapan jika jadi ibukota, tetapi juga apa yang bisa diberikan Balikpapan, jika jadi ibukota.

Ini yang belum terlihat. Bahwa ada keuntungan, jika daerah, menjadi ibukota negara, itu sudah hukum alam. Jadi, sampai seberapa jauh pemindahan ini bisa menjadikan administrasi pemerintahan eektif, itu yang perlu dicari tahu.

Pertanyaan besar lainnya adalah sumber dana akan perpindahan ibukota tersebut. Bahasa umumnya adalah biaya. Ada yang bilang Rp 100 triliun, Rp 200 triliun. Apakah ini ditanggung APBD atau tidak? Kalau bukan APBN, siapa yang tanggung? Di-take over swasta, benefit apa yang diperoleh swasta, jika menjadi investor dalam proses pemindahan ibukota.

Jika ini dilakukan kalangan bisnis (modal pemindahan ibukota), otomatis pemerintah menjadi tersandera. Ada utang budi. Conflict of interest. Lebih lanjut, ada beberapa waktu lalu, versi Bappenas, pemindahan ibukota minim sentuhan APBN.

Opsi yang lain, adalah pembiayaan dengan utang luar negeri, atau bantuan negara asing. Tentu ada plus minusnya lagi. Sekarag saja kita utang triliunan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved