Keputusan DPP Pertahankan Setya Novanto Dikritik Generasi Muda Partai Golkar

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia menilai, keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar serta dukungan dari Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie dan Ketua Dewan Pakar Agung Laksono sarat kepentingan pribadi.

Pasca-penetapan Novanto sebagai tersangka dalam kasus KTP Elektronik (E-KTP), rapat pleno DPP Partai Golkar memutuskan tidak menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk memilih ketua umum baru menggantikan Setya Novanto.

"Keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar serta dukungan dari Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie dan Ketua Dewan Pakar merupakan sikap yang mengedepankan kepentingan pribadi, kelompok, dan tidak berpikir untuk kepentingan yang lebih besar, yakni masa depan Partai Golkar, bangsa, dan negara," ujar Doli, saat menggelar konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Doli mengatakan, dukungan terhadap Setya Novanto seakan menutup mata terhadap realitas dan pandangan masyarakat terhadap kasus E-KTP.

Menurut dia keputusan itu juga dapat memunculkan persepsi publik bahwa Partai Golkar merupakan "rumah yang nyaman" bagi orang yang tersangkut kasus korupsi.

Baca: Setnov Ditetapkan sebagai Tersangka, Begini Tanggapan Partai Golkar

Baca: Hari Ini, Golkar Rapat Pleno Bahas Status Tersangka Novanto

Selain itu, Doli menilai, keputusan rapat pleno sebagai bentuk perlawanan terhadap pemberantasan korupsi dan KPK yang dilakukan secara kolektif.

"Keputusan itu dapat diindikasikan sebagai bentuk perlawanan terhadap pemberantasan korupsi.

Tidak menutup kemungkinan Partai Golkar kembali diperalat untuk melindungi kepentingan individu yang tersangkut masalah," ujar dia.