Berita Pemkab PPU

Petugas PKB/PLKB Tetap Diberdayakan di Kabupaten PPU

jumlah PKB di Kaltim baru memiliki 197 orang dan 12 orang diantaranya bertugas di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)

Petugas PKB/PLKB  Tetap Diberdayakan di Kabupaten PPU
Istimewa
Asisten III Alimuddin berfoto bersama dengan sejumlah kepala daerah, usai penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Penyuluh Keluarga Berencana di Kantor Gubernur Kaltim 

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), merupakan ujung tombak dalam upaya mewujudkan keberhasilan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

Namun jumlah PKB di Kaltim baru memiliki 197 orang dan 12 orang diantaranya bertugas di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Padahal idealnya setiap kelurahan/desa harus memiliki minimal satu orang PKB.

Hal ini disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab PPU, Alimuddin usai menghadiri penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Penyuluh Keluarga Berencana di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (25/7).

Alimuddin menambahkan, meski 14 PKB dan PLKB di Kabupaten PPU telah dialihkan menjadi pegawai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), namun mereka tetap didayagunakan pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) PPU.

“Meski PKB ini merupakan pegawai pusat namun mereka tetap bertugas di PPU, dan bila ada kegiatan mereka tetap berkomitmen untuk memperhatikan kegiatan tersebut. Jadi bukan berarti setelah diserahkan, kemudian kami lepas tangan terkait dengan operasional mereka. Untuk urusan operasional nanti kami akan melihat aturan yang memungkinkan Pemkab PPU untuk membantu,” jelasnya.

Sementara itu, Inspektur Wilayah II BKKBN Pusat, Endang Agus Sapri mengatakan, serah terima PKB dan PLKB di Provinsi Kaltim ini akan membawa manfaat yang baik bagi keberlangsungan dan kemajuan program kependudukan, keluarga berencanan dan pembangunan keluarga. Ia mengaku proses pengalihan memang tidakberjalan mulus karena harus melalui proses panjang

“Perlu juga saya tegaskan bahwa khusus alih kelola PKB/PLKB berbeda dengan urusan yang lain, yaitu untuk sarana tidak diserahkan akan tetapi tetap menjadi aset pemerintah kota / kabupaten. Namun demikian, saya berharap terhadap aset tersebut tetap dimanfaatkan untuk kepentingan program BKKBN” jelasnya (advertorial/humas12)

Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved