Berita Pemkab Nunukan

Lewat Si Payung Emas, Pemerintahan Laura- Faridil Tekan KDRT

Mereka justru menjadi bahan bulying sehingga Pemerintah Kabupaten Nunukan melihat ini sebagai tantangan besar.

Lewat Si Payung Emas, Pemerintahan Laura- Faridil Tekan KDRT
Istimewa
Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak 

NUNUKAN,TRIBUN- Terobosan yang dilakukan pemerintahan Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid SE MM dan Wakil Bupati Nunukan Ir H Faridil Murad SE MT terbukti mampu menekan tingkat kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual ataupun kasus yang merendahkan martabat wanita di Kabuaten Nunukan.

Melalui Sistem Pelayanan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Masyarakat atau Si Payung Emas, hingga Juli kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih nihil di Kabupaten Nunukan.

"Penurunan kasus KDRT cukup drastis tahun ini. Meskipun kami terkendala anggaran, tetapi hasilnya tetap ada," kata Misadi, Kepala Seksi Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan.

Kasus kekerasan terhadap perempuan ataupun pelecehan seksual menjadi momok menakutkan bagi korban.

Mereka justru menjadi bahan bulying sehingga Pemerintah Kabupaten Nunukan melihat ini sebagai tantangan besar.

Bagaimana mengubah mindset masyarakat yang cenderung memiliki budaya menyalahkan korban? Karena imbasnya korban lebih memilih menutup diri dan terasing dari pergaulan.

Si Payung Emas, kata dia, hadir sebagai jawaban bagi kasus diatas. Sistem yang dirancang menjawab, bagaimana mengakhiri kekerasan terhadap perempuan? Apa tantangannya? Dan, ketika perempuan dilecehkan, seperti apa jalan keluarnya?

"Tahun 2016 kami mencatat 7 kasus. Tahun 2017 sampai periode Juli nihil. Kami berharap tidak ada kasus kekerasan terhadap perempuan di Nunukan," ujarnya.

Pihaknya menjemput bola secara intens untuk merealisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.

“Ini dalam rangka pencegahan sekaligus penguatan lembaga P2TP2A dan peningkatan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan TPPO,” ujarnya.

Halaman
12
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved