Jaksa Belum Tetapkan Tersangka Korupsi Eskalator DPRD Bontang

Jaksa masih menunggu laporan hasil perhitungan kerugian Negara dari BPKP Provinsi Kaltim

Jaksa Belum Tetapkan Tersangka Korupsi Eskalator DPRD Bontang
Ilustrasi 

TRIBUNKALTIM.CO - Pengusutan kasus dugaan korupsi pembangunan eskalator DPRD Bontang tahun 2015, terkendala laporan Badan Pemeriksa Keuangan & Pembangunan (BPKP).

Saat ini pihak Kejaksaan Bontang belum menetapkan tersangka atas kasus ini lantaran belum menerima laporan BPKP, kendati penanganan perkara ini sudah masuk tahap penyidikan sejak 2 bulan lalu.

"Kami masih menunggu laporan hasil perhitungan kerugian Negara dari BPKP Provinsi Kaltim," ujar Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bontang, Suhardi, Senin (7/8).

Sampai sekarang, laporan hasil perhitungan kerugian negara dari proyek pengadaan tangga eskalator dewan tak kunjung disampaikan.

"Kami masih menunggu laporan hasil perhitungan kerugian Negara dari BPKP Provinsi Kaltim," kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bontang, Suhardi kepada wartawan saat dihubungi melalui sambungan selulernya.

Menurut Suhardi, progres penyidikan kasus dugaan mark up pembangunan eskalator DPRD Bontang hingga kini masih terus berjalan. Selain memeriksa puluhan saksi termasuk diantaranya dua Anggota DPRD Bontang, penyidik juga bakal mendatangkan tim ahli eskalator untuk mengulik secara detail terkait kesesuain spek eskalator yang sudah terpasang.

"Penjelasan dari tim ahli ini diperlukan untuk menguatkan bukti-bukti dalam persidangan," katanya.
Ia menambahkan, laporan dari tim ahli eskalator juga akan disandingkan dengan hasil perhitungan kerugian negara oleh Tim BPKP.

Setelah kedua laporan ini diterima, pihaknya langsung menetapkan tersangka atas dugaan korupsi pembangunan eskalator yang menelan dana APBD Rp 2,9 miliar.

"Kami juga tunggu laporan tim ahli, untuk menguatkan nantinya sebagai dasar kami memutuskan tersangka," tuturnya.

Suhardi menjelaskan, lamanya perhitungan dari BPKP Kaltim lantaran jumlah kasus yang ditangani petugas cukup banyak. Untuk kasus yang diusul Polda Kaltim saat ini sebanyak 14 kasus, sedangkan kasus dugaan korupsi dari Kejaksaan sebanyak 21 kasus.

Halaman
12
Penulis: Udin Dohang
Editor: M Abduh Kuddu
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved