Albassam Petroleum Minta Keringanan Pajak, Ini yang Dilakukan Gubernur Irianto

Laporan Wartawan Tribun Kaltim Muhammad Arfan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Perusahaan pengolahan minyak mentah asal Saudi Arabia, Albassam Petroleum Limited minat berinvestasi di Kalimantan Utara.

Perusahaan multinasional ini sebelumnya sudah berinvestasi kilang minyak raksasa (oil refinery) di Kanada.

Albassam sudah menyatakan ketertarikannya berinvestasi di Kawasan Industri Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan.

Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie mengungkapkan, saat ini komunikasi dibangun baik secara langsung maupun melalui surat elektronik.

Baca: Singgahi Rumah Baca di Sebatik, Menteri Eko Nekat Terobos Jalan Keropos

Irianto sendiri mengutus Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kalimantan Utara Dian Muhammad Johan Johor untuk mengkomunikasikan beberapa hal.

"Saya sudah tugaskan Kepala DPM PTSP Pak Johan untuk konsultasi awal kepada Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Thomas Lembong). Besok (hari ini) berangkat," kata Irianto Lambrie kepada Tribun, Rabu (16/8/2017) pukul 14.00 Wita di Kantor Gubernur.

Irianto mengungkapkan, untuk berinvestasi di Indonesia, Albassam menginginkan adanya keringanan pajak bahkan sampai 100 persen.

Baca: Serem, Saat Malam Suara Derap Langkah Tentara Sering Terdengar di Meriam Peninggalan Jepan ini

Hal itulah yang akan dilaporkan kepada Kepala BKPM RI Thomas Lembong.

"Keringanan pajak adalah kebijakan pusat, jadi konsultasikan ke sana," sebutnya.

Insentif-insentif yang diberikan negara terhadap investor belum diketahui secara pasti. Karenanya selain kepada Kepala BKPM, Pemprov juga menyurat kepada Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman, dan Menteri Perdagangan.

Baca: Emak-emak yang Menunggangi Motor Trail Itu Ternyata Menteri Susi, Lihat Aksi Gilanya!

"Kami juga akan pelajari aturan dalam undang-undang," katanya.

Namun pada intinya kata Mantan Sekprov Kalimantan Timur ini, Pemprov Kalimantan Utara akan memfasilitasi dan memberi dukungan maksimal agar rencana investasi itu bisa terealisasi.

"Karena ini sangat menguntungkan bagi negara dan daerah," katanya. (*)