2017 Tidak Ada Lagi Pemekaran Daerah Baru, Ini Alasan Pemerintah

Komisi II DPR RI bersama Kemendagri dan Komisi I DPD terus membahas rencana pembentukan daerah otonom baru (DOB).

2017 Tidak Ada Lagi Pemekaran Daerah Baru, Ini Alasan Pemerintah
HO
Anggota DPR Dapil Kaltim Kaltara Hetifah 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Komisi II DPR RI bersama Kemendagri dan Komisi I DPD terus membahas rencana pembentukan daerah otonom baru (DOB). Hingga Juli 2017, tercatat 246 usulan pembentukan daerah baru. Situasi keuangan dan pendanaan menurut pemerintah masih menjadi tantangan utama pembentukan DOB.

"Komisi II tadi sudah rapat dengan Mendagri dan DPD. Pemerintah membuat simulasi pendanaan pemekaran daerah. Jika ada 101 persiapan pemekaran selama 4 tahun, anggarannya bisa mencapai 60 triliun," jelas Hetifah, Senin (28/8).

Baca: Berkah Banjir, Dengan Alat Sederhana Pria ini Temukan Emas dari Genangan Air

Hasil kajian pemerintah terhadap 88 usulan daerah persiapan, hanya ada 6 daerah yang memenuhi persyaratan pemekaran daerah.

"Ada 9 provinsi yang diusulan calon daerah persiapan, tapi semua tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Untuk usulan kota sebagai calon daerah persiapan ada 10, tapi juga tidak memenuhi syarat. Nah, untuk kabupaten ada 63 usulan dan hanya 6 yang dinilai memenuhi syarat", papar Hetifah.

Dalam rapat ini, pemerintah menegaskan bahwa 2017 ini tidak ada pemekaran daerah baru. Faktor pendanaan masih menjadi alasan utama. Selain itu lemahnya regulasi pembentukan DOB, kuatnya politisasi dan potensi konflik yang timbul juga menjadi alasan pemerintah.

Baca: Ular Sepanjang 3 Meter Ditemukan Warga Balikpapan saat Banjir

Alasan pemerintah ini ditolak oleh beberapa anggota Komisi II dan DPD.

"Seharusnya pemerintah memberi prioritas pemekaran daerah, khususnya daerah-daerah perbatasan. Tadi pemerintah juga mengakui perlunya pembentukan beberapa DOB di Provinsi Kaltara. Kami masih berharap DOB bisa dilakukan secara selektif, sehingga masalah pendanaan tidak menjadi alasan untuk menunda," tandas Hetifah. (*)

Editor: Sumarsono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved