Kajati Sebut Tiga Tersangka Proyek Pengadaan Laptop di Kukar

Diduga proyek yang dialokasikan tahun anggaran 2016 sekitar Rp 2 miliar, terindikasi mark up (penggelembungan) harga pembelian laptop.

Kajati Sebut Tiga Tersangka Proyek Pengadaan Laptop di Kukar
tribunkaltim.co/budhi hartono
Kepala Kejati (Kajati) Kaltim, Fadil Zumhana Siregar 

SAMARINDA, TRIBUN - Kejaksaan Tinggi Kaltim akhirnya merilis tiga tersangka proyek pengadaan Laptop di Kabupaten Kutai Kartanegara. Diduga proyek yang dialokasikan tahun anggaran 2016 sekitar Rp 2 miliar, terindikasi mark up (penggelembungan) harga pembelian laptop yang dibagikan untuk Rukun Tetangga (RT) se Kabupaten Kukar.

Setelah Tim Pidsus Kejari Tenggrong, Kabupaten Kukar menggelar ekspos bersama Kejati Kaltim, langsung menetapkan tiga orang tersangka yang diduga bertanggungjawab proyek tersebut.

"Perkara ini dinaikan ke penyidik oleh Kejari Tenggarong. Dalam prosesnya sudah ditetapkan tersangkanya GZ sebagai PPK dan stafnya HW dan penyedia barang dan jasa atau kontarktor inisialnya RM," ungkap Kepala Kejati Kaltim, Fadil Zumhana, kepada wartawan di ruang Satuan Petugas Khusus Tindak Pidana Khusus (Satgassus TPK) Kejati Kaltim di Jalan Bung Tomo, Samarinda, Rabu (30/8).

Selama proses pemeriksaan tahap penyidikan, kata Fadil, Tim Pidsus Kejari Tenggarong menemukan adanya indikasi perbuatan melawan hukum proyek pengadaan 260 Laptop. "Dari mulai penyusunan HPS pengadaan Laptop, telah terjadi mark up (penggelembungan harga). Itu ditemukan setelah memeriksa beberapa orang saksi dan distributor, bahwa sejak awal sudah digelembungkan harganya," papar Fadil, mantan Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung.

Penetapan tiga tersangka GZ, HW dan RM, berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti ada unsur perbuatan melawan hukum. Bahkan penyidik, sudah memperkirakan selisih harga atau mark up (penggelembungan harga) sekitar Rp 4 juta/unit Laptop.

"Riilnya, masih dalam proses perhitungan BPKP. Karena itu ahlinya. Kerugian negaranya adaalah selisih harga yang mark up tadi. Berapa persisnya, biar BPKP yang menghitungnya," ucap Fadil, mantan Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung.

Informasi yang dihimpun, nilai selisih harga mencapai Rp 4 jutaan. Harga Laptop perunit dalam pagu anggaran Rp 11 juta. "Kalau dari hasil penelitian penyidikan harganya Rp 7 jutaan. Kita tunggu formal dan hasil audit dari BPKP," jelasnya.

Akibat perbuatan itu (penggelembungan harga Laptop), sehingga terjadi kemahalan harga beli Laptop. "Terjadi kemahalan yang sangat mendekati pagu anggaran. Sangat mendekti," tegasnya lagi.

Menurut dia, dalam proses pemgadaan barang dan jasa, menaikan harga yang mendekati HPS (Harga Perkiraan Sendiri). "Tidak boleh dilakukan. Itu adalah perbuatan melawan hukum," pesan Fadil.

Setelah ditetapkan tiga tersangka, Kajati mengingatkan batas waktu tim penyidik Kejari Tenggarong tinggal satu bulan lagi, untuk melimpahkan berkas perkara ke pengadilan Tipikor.
"Saya jelaskan, penyidikan paling lama 60 hari, dan dilimpahkan ke Pengadilan secepatnya. Tidak bisa lagi menunda. Kami sudah koordinasi dengan BPKP dan LKPP (Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah)," tegasnya. (bud)

Penulis: Budhi Hartono
Editor: Adhinata Kusuma
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved