Ditengarai Langgar Aturan, Dinas LH Balikpapan akan Panggil Pengembang Nakal

Banyaknya pembangunan di Kota Balikpapan seiring perkembangan menjadi kota maju, diperlukan pengawasan terhadap pengembang perumahan.

Ditengarai Langgar Aturan, Dinas LH Balikpapan akan Panggil Pengembang Nakal
TRIBUN KALTIM/ARIDJWANA
BERIKAN PENGAMANAN - Sejumlah petugas keamanan membawa warga dengan perahu darurat Basarnas untuk melewati banjir di Kawasan MT Haryono, Beller, Balikpapan Selatan, Selasa (29/8). 

TRIBUNKALTIM,CO - Banyaknya pembangunan di Kota Balikpapan seiring perkembangan menjadi kota maju, diperlukan pengawasan terhadap pengembang perumahan. Pasalnya, pengembang di Balikpapan harus tetap menjalankan aturan-aturan yang berlaku di Balikpapan, salah satunya membangun bozem, drainase, dan ruang terbuka hijau di kawasan pengembangan.

Dinas Lingkungan Hidup akan memanggil pengembang-pengembang yang ditengarai tidak menaati peraturan

Kepala Dinas lingkungan Hidup Kota Balikpapan Suryanto mengungkapkan, setidaknya ada enam pengembang yang ditengarai melanggar. Jumlah ini diperkirakan akan bertambah seiring pengetatan pengawasan oleh tim dari Pemkot Balikpapan.

Baca: Pria Muara Enim Cabuli Anak di Bawah Umur di Kebun Sawit

"Sudah ada laporannya yang melanggar yang janji membangun bozem 5, 1 sudah dibangun dan sudah dilaporkan, sudah dirapatkan di Pemkot, jadi ada upaya tindakan tegas. Kami akan memanggil pengembang juga REI sudah mendukung kalau memang anggotanya betul-betul melawan maka mempersilakan pemkot menindak langsung," kata Suryanto.

Dikemukakan, memang benar tidak semua penyebab banjir adalah pengembang. Permasalahan banjir adalah persoalan air. Ketika masyrakat, pengembang dan perusahaan mengendalikan air hujan yang jatuh di wilayahnya suapaya tidak langsung ke badan air, maka tidak akan terjadi banjir.

"Pengendalian banjir ini bisa dilakukan oleh perumahan dengan membuat bozem untuk menahan air, perusahaan membuat ground tank sebagai tempat penyimpanan air saat air masuk ke wilayahnya, sementara masyarakat dapat membangun sumur biopori," katanya,

Menurutnya, apabila semua pihak dapat mengendalikan air di masing-masing batas tanah dan batas bangunan, maka banjir tidak akan terjadi. Permasalahan banjir ini bukan hanya tanggung jawab pengembang saja namun juga tanggung jawab semua pihak termasuk pemerintah kota Balikpapan, DPRD, pengembang, perusahaan, dan masyarakat untuk mengendalikan air.

Baca: Episode Terakhir Mata Najwa, Sujiwo Tejo Paksa Najwa Shihab Bocorkan Masa Depan Kariernya

Ia mengakui memang secara teknis, pengembang harus diawasi. Dinas PU Kota Balikpapan mengawasi fungsi bozem, Dinas Tata Kota melihat realisasi siteplan, DLH melihat izin lingkungan. Salah satu item pembangunan adalah pembangunan bozem sebelum melaksanakan pembukaan lahan atau pengupasan lahan maka sedimentasi dan air dapat masuk ke bozem.

"Memang suatu saat bozem dipermanenkan harus digali lagi itu yang lagi di lakukan," katanya.

Kendati pengembang dalah hal ini mengambil andil besar dalam permasalahan banjir di Balikpapan namun, pihaknya meminta masyarakat untuk tidak hanya menyalahkan pengembang.

Saat ini pihaknya telah menyampaikan kepada pemerintah kota Balikpapan dan SKPD terkait untuk melakukan analisa lapangan. Pemkot juga telah berkoordinasi dengan pihak pengembang, dimana ada 13 komunitas peduli lingkungan juga turut hadir untuk membantu pengenalian banjir bersama sama.

Baca: Kajati Sebut Tiga Tersangka Proyek Pengadaan Laptop di Kukar

"Mereka akan mengerahkan alat berat dan lain sebagainya untuk membantu anggotanya yang jumlahnya 53 pengembang untuk melakukan pengerukan ketua REI sendiri mengatakan kalau ada yang pengembang yang membangkan maka silahkan ditindak," katanya. (*)

Penulis: Muhammad Alidona
Editor: Sumarsono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved