Berita Pemkab Kutai Timur

Temui Pemkab Kutim, DPRD Kukar Gali Infomasi Daerah Otonomi Baru

Ia menceritakan rencana pemekaran wilayah pesisir mulanya telah sampai pada tahap persetujuan oleh DPRD Kukar.

Temui Pemkab Kutim, DPRD Kukar Gali Infomasi Daerah Otonomi Baru
HUMAS PEMKAB KUTIM/Jani
Pertemuan DPRD Kukar dan Pemda Kutim di ruang Arau Kantor Bupati Kutim 

Namun sering dengan berjalannya waktu, muncul moratorium di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu untuk tidak melaksanakan pemekaran. 

Menanggapi hal it,  Kepala Bagian pemerintahan Alexander Siswanto mengatakan, usulan Kutai Utara muncul pada tahun 2008 kemudian 2010 mulai melakukan permohonan kelengkapan persyaratan yang mengacu pada peraturan pemerintah (PP) no 78 tahun 2007.

Namun dalam beberapa tahun usulan pemekaran Kutai Utara sempat berjalan ditempat.

Setelah kembali dibuka melalui beberapa peroses akhirnya usulan pemekaran Kutai Utara telah sampai pada persetujuan Bupati, DPRD, DPRD provinsi, bahkan Gubernur.

“Kenapa sampai saat ini Kutai Utara belum menjadi DOB, ketika seluruh persyaratan sudah lengkap dan siap dimekarkan muncullah Undang Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Sesuai peraturan, mau tidak mau kita masuk didaftar tunggu 314 DOB yang akan diusulkan. Seandainya undang - undang tersebut belum keluar dipastikan kita akan lolos,” ungkapnya.

Ia menambahkan, setelah undang undang 23 Tahun 2014 keluar, terbit PP grand desain penataan daerah dan PP Penataan Daerah.

”Namun mendengar informasi tidak akan ada pemekaran hingga akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo  yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, kita tak bisa berbuat apa-apa,”  ungkap Alex. (advertorial/hms10)  

Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved