Kaltim Alami Deforestasi, Papua Barat Deklarasi Provinsi Konservasi

Bagi warga Papua Barat dalam upaya menghadang laju krisis ekologi, sangat berpangku tangan pada masyarakat adat.

Penulis: Budi Susilo | Editor: Trinilo Umardini
TRIBUN KALTIM/BUDI SUSILO
Para perwakilan kepala daerah dari berbagai provinsi yang ada di dunia lakukan jumpa pers dalam event internasional bernama Governors Climate and Forests Task Force (GCF) di Hotel Novotel, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (27/9/2017) sore. 

Laporan wartawan Tribun Kaltim, Budi Susilo

TRIBUNKALTIM.CO BALIKPAPAN - Perhelatan Governors Climate and Forests Task Force (GCF) di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dikunjungi juga Mohamad Lakatoni, Wakil Gubernur Papua Barat.

Bagi warga Papua Barat dalam upaya menghadang laju krisis ekologi, sangat berpangku tangan pada masyarakat adat. 

Ini dia ungkapkan dalam jumpa pers di Hotel Novotel pada Rabu (27/9/2017), yang menyatakan, pelibatan masyarakat adat untuk menjaga kelestarian alam merupakan pilihan yang jitu, tepat sasaran.

Masyarakat adat dianggap sebagai penjaga dan pelestari yang andal.

Warga adat merupakan pemilih sumber daya alam yang sesungguhnya. 

"Warga adat dilibatkan. Selalu beroperasi rutin. Menghindari aksi-aksi pencurian, perusakan di sungai-sungai maupun daratan. Manfaatnya nanti yang merasakan masyarakat adat itu sendiri," ungkap Lakatoni. 

Baca: Kaltim Kehilangan Hutan 98 Ribu Hektar, Greenpeace Ungkapkan Belum Ada Komitmen Gubernur!

Baca: Sebar Brosur di Acara GCF, Aktivis Lingkungan Ini Diciduk Aparat

Baca: Pertemuan Gubernur Dunia di Balikpapan, GCF 2017 Bergeser dari Komitmen Jadi Aksi

Baca: Walhi Nilai Kaltim Tak Layak Gelar GCF, Ini Alasannya

Tidak hanya itu, dari sisi pertambangan minyak dan gas, pihak pemerintah daerah membuat aturan yuridis yang terpayungi dalam Peraturan Daerah mengenai Migas yang mengatur akan keadilan masyarakat. 

"Bagi hasil yang dicapai nanti disebarkan sempai ke kampung pelosok-pelosok. Untuk memperbaiki kehidupan masyarakat," tutur Lakatoni, yang saat pemilihan kepala daerah mampu meraup suara dari rakyat sebesar 58,2 persen ini. 

Selain itu, Papua Barat pun akan menjadikan sebagai provinsi konservasi.

Sebentar lagi akan dideklarasi secara resmi sebagai provinsi berbasis konservasi dengan mengandalkan keanekaragaman hayati dan kelestarian alam yang menakjubkan mengandalkan wisata alam Keimana dan Raja Empat. 

"Secara de jure memang belum ada tapi kami akan segera meresmikan Papua Barat sebagai provinsi konservasi," kata Lakatoni. 

Berbeda halnya dengan kondisi di Kaltim.

Ini terungkap dalam konferensi pers Greenpeace Indonesia yang turut hadir dalam pertemuan GCF di Kota Balikpapan.

Pernyataan Gubernur mengenai perkebunan masa depan Kaltim dianggap berpartisipasi dalam mengurangi emisi karbon ditepis.

"Tidak ada itu namanya sustainable palm oil, sawit justru merusak unsur hara tanah dan melakukan pembukaan lahan. Harusnya Pemda konsisten untuk tidak memberikan izin pembukaan lahan industri," R Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace.

Pembukaan perkebunan sawit di Kaltim, dianggap belum mendukung komitmen untuk berperan mengurangi emisi karbon.

"Belum ada satu pun Gubernur yang berkomitmen tegas dalam aksi deforestasi," katanya.

Betapa mengejutkan pencegahan deforestasi yang menjadi komitmen rupanya masih terjadi hingga sekarang.

Bahkan deforestasi seolah menjadi tren yang terus meningkat. Berdasarkan data yang berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) yang telah diolah Greenpeace Indonesia menunjukkan angka yang fantastis. 

Data yang dibuka untuk publik mengenai luas hutan alam di Indonesia pada tahun 1990 menunjukkan angka 112,9 juta ha. 

Seiring berjalannya waktu angka kehilangan hutan alam semakin meningkat di angka seluas 3,7 juta ha hutan Indonesia. 

Memasuki awal tahun 2000, deforestasi yang terjadi dari tahun 1996-2000 yaitu seluas 8,9 juta hektar.

Sementara itu data terbaru, kehilangan hutan alam Indonesia dalam kurun waktu 1990-2016 mencapai 23,1 juta hektar.

"Deforestasi bukannya berhenti, malah trennya meningkat. Wilayah hutan di Indonesia pun ditaksir bisa berkurang hingga 25 persen pada tahun 2030," ujar Kiki.

Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis misalnya ia justru bertindak tidak tegas dengan mempertanyakan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut kepada Presiden Joko Widodo. 

Bukan tanpa alasan, rupanya sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang hutan tanaman industri (HTI) di Kalimantan Barat berpotensi terkena dampak kebijakan tersebut yang dianggap mengganggu bisnis mereka. 

"Gubernur Cornelis harus melihat fakta bahwa tingkat kebakaran hutan dan lahan gambut di wilayahnya cukup tinggi," ungkap Kiki. 

Padahal pemerintah Indonesia sendiri telah meratifikasi Perjanjian Paris tahun lalu, yang telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016.

Target komitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 29% pada tahun 2030 dan sebanyak 41% dengan dukungan internasional. 

Sementara itu di tingkat provinsi, ada tujuh provinsi yaitu Kalimantan Timur, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat dan Kalimantan Utara sebagai anggota GCF.

Komitmen utama gubernur sub-nasional ini yaitu mengurangi deforestasi sebanyak 80% pada tahun 2020 mendatang.

Namun melihat kondisi yang terjadi di lapangan soal perlindungan hutan justru terus terjadi. Perlu diketahui terdapat tiga penyebab utama hilangnya hutan alam Indonesia.

Tiga penyebab utama deforestasi tersebut adalah industri, pemerintah dan masyarakat.

"Pertama penyebab yang terbesar itu Industri karena mereka melakukan pembukaan lahan gambut menjadi area produksi, lalu yang kedua pemerintah karena mereka yang memberikan izin pembukaan lahan dan terakhir masyarakat yang tergolong kecil dalam merusak hutan," ujar R Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace untuk Indonesia. 

Pemerintah daerah pun seharusnya yang bersikap tegas dan tidak memberikan izin negosiasi terhadap komitmen yang telah mereka ucapkan dan segera menghentikan deforestasi

"Perlindungan terhadap lahan gambut yang tersisa di seluruh Indonesia harus dilakukan dengan baik oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat," ujarnya. 

Ditempat lain, sebelumnya, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menyatakan, Dewan Daerah Perubahan Iklim mencatat laju deforestasi pembukaan lahan di Kaltim rata-rata mencapai 98 ribu hektare per tahun sejak tahun 1998-2012. 

Beberapa upaya Kaltim untuk berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon juga tertuang di dalam Peraturan Gubenur (Pergub).

"Ada Pergub nomor 17, Kaltim juga sudah melakukan moratorium, tidak ada lagi perizinan untuk izin usaha pertambangan (IUP) kecuali Hutan Tanaman Industri (HTI). Inilah salah satu upaya, dan sudah diakui secara nasional," ungkap Awang. 

Sementara itu Awang menyebutkan sebagai langkah untuk mengurangi emisi karbon juga dengan membuka perkebunan sawit (sustainable oil palm).

Perkebunan itu termasuk dalam pembangunan Kaltim ke depannya untuk menggantikan sumber daya alam yang tidak tergantikan. 

"Perkebunan ini agar bisa jadi sumber ekonomi berkelanjutan. Kita bukan menambah luas areal pembukaan lahan, tapi akan meningkatkan kualitas sawit yang mencapai angka 25 ton per hektare," kata Awang. 

Meski nantinya terpaksa membuka lahan, lahan marjinal yang kandungan unsur harnya telah berkurang yang digunakan. 

"Sawit bisa berjalan dan lingkungan terjaga. kita juga larang pembakaran. Zero burning, jika ada yang langgar akan diberikan sanksi tegas," ucap Awang.

Selain itu Awang menegaskan, deforestasi di Kalimantan Timur termasuk masih rendah dibandingkan dengan perkiraan nasional yang mencapai angka 120 hektare per tahun.

Tak sembarangan Awang juga menyebutkan perhitungan tersebut dilakukan dengan citra satelit.  (*)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved