Ditjen Yankes Kirim Dua Tim Cek Kesiapan Akreditasi Empat PKM

 TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Setelah 5 bulan persiapan, sesuai permintaan dan kesiapan akreditasi di 4 Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) di Malinau, akhirnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mengutus dua tim independen untuk mengecek kesiapan 4 PKM. Kedua tim Surveyor Akreditas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ini akan mulai melakukan pembinaan dan penilaian FKTP melalui syarat-syarat akreditasi yang telah ditentukan, pada Senin (2/10) hingga Sabtu (7/10).

Juru bicara tim Surveior Akreditasi PKM, dr Sakkar mengungkapkan, setiap tim memiliki tanggung jawab memeriksa dan mengecek seluruh persiapan akreditasi dua PKM. Adapun 4 PKM tersebut, yakni PKM Setulang, Pulau Sapi, Malinau Seberang dan Tanjung Lapang. Setiap pemeriksaan dan pengecekan pada dua PKM, tim memerlukan waktu selama tiga hari.

"Inti dari akreditasi PKM ini, adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Seperti, penanganan awal pasien saat akan mengakses fasilitas kesehatan di PKM tersebut. Mulai dari awal masuk sampai keluar. Bukan hanya itu, dari sisi lain juga harus kita cek. Sekitar 776 elemen harus dipenuhi oleh sebuah PKM sebelum diakreditasi. Dan itu semua akan dicek," jelasnya.

Sakkar mengharapkan, agar tidak ada satupun PKM yang dipersiapkan untuk diakreditasi gugur dalam proses pemeriksaan dan pengecekan. Sebab, sesuai dengan pengalaman, Sakkar menegaskan, ada saja PKM tidak lulus akreditasi. Untuk itu, sebelum dilakukan pengecekan dan pemeriksaan syarat akreditas seluruh PKM harus melakukan persiapan secara matang.

"Saya mendengar, persiapan yang dilakukan oleh PKM di Malinau untuk diakreditasi ini hanya 5 bulan saja. Itu merupakan waktu yang cukup singkat untuk mempersiapkan akreditasi. Minimal, memerlukan waktu satu tahun untuk persiapan akreditasi. Tapi, kami melihat PKM di Malinau sudah siap dan meminta. Jadi, Kemenkes mengutus kami," jelasnya.

Maksud dari persiapan selama satu tahun, beber Sakkar, agar perputaran pelayanan di PKM tersebut sudah dirasakan oleh masyarakat sekitar. Sehingga, saat tim surveyor akreditasi PKM turun ke lapangan bisa mengambil gambaran langsung pada masyarakat soal benar atau tidaknya PKM tersebut siap untuk diakreditasi.

"Kita bukan hanya memeriksa persiapan dalam internal PKM saja. Kita juga meneliti persiapan sampai ke tingkatan masyarakat. Siapapun yang berada di sekitar PKM bisa kita ambil pernyataan untuk bahan kita memberikan penilaian nanti. Apakah sesuai dengan yang dituliskan pada syarat yang harus dipenuhi atau tidak. Kalau tidak sesuai, ya bisa jadi PKM tidak bisa kita rekomendasikan untuk diakreditasi," tandasnya. (*)

Yansen Minta Desa dan RT Terlibat
INSTRUKSI langsung dari Bupati Malinau, Yansen TP kepada seluruh aparatur desa dan RT terlibat dalam proses akreditasi 4 PKM di Malinau. Bahkan, Yansen menegaskan, akan meminta seluruh dokumentasi dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB). Hal ini, dimaksudkan Yansen, untuk mendukung upaya akreditasi pada 4 PKM tersebut sekaligus memberikan pembelajaran kepada masyarakat Malinau.

"Saya minta 4 PKM ini mengundang seluruh aparat desa dan RT, serta seluruh warga untuk hadir saat pelaksanaan survey akreditasi FKTP. Ini merupakan salah satu wujud dukungan kita pada upaya akreditasi PKM. Peningkatan mutu pelayanan PKM ini, sebenarnya telah saya sampaikan sejak 6 tahun lalu. Sebab, saya melihat masih belum maksimalnya PKM di Malinau ini melayani masyarakat," tuturnya.

Tujuan selanjutnya setelah akreditasi didapatkan, seluruh PKM di Malinau bisa menjadi tujuan bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan. Bukan lagi, PKM hanya memberikan rujukan kepada RSUD Malinau untuk menindaklanjuti keluhan penyakit di masyarakat saat berkunjung ke PKM.

"Kalau hanya bisa memberikan rujukan ke RSUD, artinya ya tidak maksimal kinerjanya. Jadikan PKM itu sebagai tujuan masyarakat untuk sembuh. Tidak perlu lagi masyarakat ke RSUD untuk berobat. Di PKM masyarakat sudah sembuh. Saya yakin, kita bisa membangun itu di Malinau. Berbeda dengan zaman dahulu saat saya masih bertugas di Data Dian, ada PKM terpaksa saya rubuhkan karena bangunan yang sudah reot. Bagaimana mau menyembuhkan pasien, kalau tampilan awal saja sudah tidak meyakinkan," paparnya. (*)